Kredit Timpang, Amar Bank Tancap Gas ke UMKM

VISI.NEWS | JAKARTA - PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas utama guna memperkokoh ketahanan ekonomi digital Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi bank dalam mengoptimalkan peran perbankan digital di tengah momentum pemulihan ekonomi.

Direktur Utama Amar Bank, Vishal Tulsian, mengatakan pendekatan ini menjadi kunci untuk membuka potensi besar UMKM yang selama ini belum tergarap secara optimal. Menurut Vishal, pihaknya sebagai pelaku pembiayaan digital berkeinginan memudahkan akses bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya.

“Melalui solusi keuangan digital yang mudah diakses dan andal, kami ingin membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk tumbuh lebih produktif dan kompetitif. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam membangkitkan potensi besar UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” kata Vishal.

Mengutip data terbaru Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. Meski demikian, akses pembiayaan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Target pemerintah untuk mendorong porsi kredit UMKM hingga 30% dari total kredit perbankan belum tercapai, dengan realisasi pada 2025 yang masih berada di kisaran 19,4%.

Untuk itu, perbankan digital memiliki peranan krusial dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Vishal merasa digitalisasi memungkinkan proses yang lebih sederhana, akses pembiayaan lebih cepat dan sistem yang lebih aman sehingga mampu mendorong inklusi keuangan secara lebih luas.

Senada dengan Vishal, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, juga menilai keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM di Indonesia. Pada diskusi acara Digital Banking & Economic Outlook 2026: Awakening Indonesia’s Sleeping Giant, Nailul menyampaikan banyaknya pelaku usaha kecil yang hingga kini masih bergantung pada modal pribadi maupun pinjaman dari keluarga akibat hambatan administratif dan tingginya biaya untuk mengakses layanan perbankan.