KPK Periksa 3 Bos Bank BJB, Kasus Iklan Rugikan Rp223 Miliar

• Sehari sebelumnya, Senin, 14 September 2026, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya di lokasi yang sama. Mereka adalah Randy Kusumaatmadja, yang disebut sebagai Asisten Pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, BEF selaku Pengurus PT Tjuan Pakar Runding yang merupakan mantan staf honorer Bagian Rumah Tangga Gubernur Jawa Barat, serta WNO yang berstatus ibu rumah tangga.

VISI.NEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb periode 2021-2023. Setelah memeriksa sejumlah pejabat internal bank bjb, penyidik juga mendalami keterangan dari pihak yang pernah berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Terbaru, tiga pejabat aktif bank bjb diperiksa KPK pada Selasa, 15 September 2026. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut. Ketiga saksi yang dipanggil adalah Purwana Bagja selaku Manajer Grup Marketing Komunikasi atau Marcom, Boy Panji Soedrajat selaku Pemimpin Divisi Hukum, dan Juniardi Swastria selaku Pemimpin Divisi Operasi.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung,” kata Budi.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidik terhadap proses pengadaan jasa agensi iklan bank bjb yang berlangsung selama 2021 hingga 2023. Penyidik menggali keterangan mengenai mekanisme pengadaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan pekerjaan, hingga hubungan antara pihak internal bank dengan perusahaan penyedia jasa.

Sehari sebelumnya, Senin, 14 September 2026, KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya di lokasi yang sama. Mereka adalah Randy Kusumaatmadja, yang disebut sebagai Asisten Pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, BEF selaku Pengurus PT Tjuan Pakar Runding yang merupakan mantan staf honorer Bagian Rumah Tangga Gubernur Jawa Barat, serta WNO yang berstatus ibu rumah tangga.

Rangkaian pemeriksaan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan KPK tidak hanya menyasar pejabat yang masih aktif di lingkungan bank bjb, tetapi juga menelusuri pihak-pihak lain yang dianggap memiliki informasi mengenai konstruksi perkara.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama PT Bank BJB periode 2019 hingga Maret 2025, Widi Hartoto selaku mantan Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb periode 2020-2024, Ikin Asikin Dulmanan selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri sekaligus pemilik PT Antedja Muliatama, Suhendrik selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Elang Sophan Jaya Kusuma selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama.

Dari lima tersangka tersebut, empat orang telah ditahan KPK sejak 10 Agustus 2026. Mereka adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sophan Jaya Kusuma.

Keempatnya menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 10 hingga 29 Agustus 2026 di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara Yuddy Renaldi telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi hingga kini belum menjalani penahanan.

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan jasa iklan di bank bjb pada periode 2021 sampai 2023. KPK menduga terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp223,6 miliar.

Konstruksi perkara yang dipaparkan KPK bermula dari perencanaan pengadaan iklan melalui Divisi Corporate Secretary bank bjb pada 2021 hingga semester pertama 2023.

Pada periode tersebut, bank bjb menganggarkan beban promosi umum dan produk bank sebesar Rp801 miliar. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp410 miliar disetujui untuk penempatan iklan media atau media placement melalui pengadaan jasa agensi untuk tahun anggaran 2021-2023.

Menurut penyidik, lingkup pekerjaan agensi pada dasarnya berkaitan dengan penempatan iklan sesuai permintaan bank bjb. Namun, dalam pelaksanaannya, KPK menduga terdapat pengaturan tertentu dalam proses pengadaan.

Widi Hartoto diduga memerintahkan pihak tertentu untuk mencari perusahaan agensi periklanan yang bersedia mengakomodasi dan mengelola dana non-budgeter yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan jasa agensi.

Untuk menjalankan paket pekerjaan melalui mekanisme pengadaan langsung, penyidik menduga pengadaan dipecah menjadi dua paket. Nilai masing-masing paket berada pada kisaran Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Pola tersebut kini menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik. KPK masih menelusuri bagaimana proses pemecahan paket dilakukan, siapa yang mengambil keputusan, serta bagaimana pelaksanaan kontrak dan pembayaran kepada perusahaan penyedia jasa.

Pemeriksaan terhadap pejabat aktif bank bjb menjadi penting karena mereka berada di sejumlah posisi strategis yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran, hukum, dan operasional perusahaan.

Meski demikian, status sebagai saksi tidak berarti ketiga pejabat tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Keterangan mereka diperlukan penyidik untuk memperjelas proses dan rangkaian peristiwa dalam perkara yang sedang disidik.

Selain memeriksa pihak internal bank, KPK juga masih menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak lain. Pemeriksaan terhadap Randy Kusumaatmadja dan dua saksi lainnya pada 14 September menunjukkan bahwa penyidik sedang menggali informasi dari berbagai pihak yang dianggap mengetahui proses pengadaan atau memiliki hubungan dengan pihak-pihak dalam perkara.

Besarnya nilai anggaran pengadaan menjadi salah satu titik perhatian dalam penyidikan. Dari Rp801 miliar anggaran promosi umum dan produk bank, sekitar Rp410 miliar dialokasikan untuk media placement melalui jasa agensi selama periode 2021-2023.

KPK kemudian menduga terdapat penyimpangan dalam mekanisme pengadaan yang berdampak pada keuangan negara. Nilai kerugian yang dihitung penyidik mencapai Rp223,6 miliar.

Penyidikan selanjutnya diarahkan untuk mengurai seluruh proses, mulai dari perencanaan kebutuhan iklan, penentuan perusahaan penyedia jasa, mekanisme pengadaan, pemecahan paket, pelaksanaan pekerjaan, hingga aliran dana yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Dengan pemeriksaan yang terus berlangsung, perkara dugaan korupsi pengadaan iklan bank bjb masih berpotensi berkembang. KPK dapat memanggil kembali saksi maupun pihak lain apabila ditemukan informasi baru yang membutuhkan pendalaman.

Untuk saat ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya telah ditahan. Sementara pemeriksaan terhadap pejabat aktif dan pihak eksternal masih berlangsung untuk memperkuat konstruksi perkara serta mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan pengadaan jasa iklan bank bjb periode 2021-2023.

KPK menegaskan proses penyidikan masih berjalan. Karena itu, berbagai dugaan mengenai keterlibatan pihak lain maupun kemungkinan perkembangan status hukum seseorang tetap harus menunggu hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.