Komitmen Majukan IKM, Bupati Bandung Raih Penghargaan FOKUS BBT dari Kementerian Perindustrian

Baca Juga : Pemkab Bandung Borong 4 Penghargaan Pelayanan Publik dari MarkPlus Institute

Untuk meningkatkan daya saing industri itu, ia mengatakan bahwa pemerintah berusaha untuk terus memfasilitasi berkaitan dengan kebijakan regulasi.

"Pemerintah berusaha untuk memberikan kemudahan dalam pemberdayaan para pelaku IKM. Jadi kita sekarang melakukan beberapa inovasi dengan cara jemput bola ke lapangan, sentra industri pelaku IKM yang ada di desa-desa maupun kecamatan-kecamatan. Selain itu dengan cara kerjasama dengan aparat desa, kecamatan dan kader PKK di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung," tuturnya.

"Sertifikasi itu kita memfasilitasinya kerjasama dengan beberapa stakeholder. misalkan sertifikasi TKDN dengan BSKJI, HAKI dengan Kementerian Hukum dan HAM, kita kerjasamanya sudah dilakukan. Sedangkan sertifikasi halal bekerjasama dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu beberapa stakeholder lainnya," tuturnya.

"Sehingga kita akan lebih leluasa memberikan sertifikasi kepada pelaku IKM," imbuhnya.

Ia menyebutkan dengan memiliki sertifikasi ini merupakan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkali dan dipenuhi oleh para pelaku IKM.

"Seperti contohnya, kita mau masuk ke e-katalog, mereka harus mempunyai pertama akun SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional), kedua TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), ketiga NIB (Nomor Induk Berusaha). Itu bagian dari yang harus dipersyaratkan, kalau kita mau masuk ke e-katalog. Kalau mau masuk ke ritel modern misalnya, itu juga dipersyaratkan. Produk-produknya belum memakai label halal, berarti produknya belum memenuhi standarisasi masuk ke ritel modern," tuturnya.

@kos