Komisi VIII DPR RI Pertanyakan Mitigasi Saat Erupsi Gunung Semeru

VISI.NEWS | JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya mitigasi dalam menghadapi potensi bencana sehingga dapat menekan jumlah korban jiwa maupun harta benda akibat bencana. Lemahnya mitigasi dapat dilihat dari bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

"Pada bencana erupsi Gunung Semeru itu mitigasinya lemah. Tidak ada early warning system atau sistem peringatan dini kepada masyarakat sehingga jumlah korbannya banyak," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto di Jakarta, Senin (13/12/2021).

Menurut Ace, berdasarkan hasil peninjauan lapangan Tim Komisi VIII DPR RI ke Lumajang, termasuk juga mendengar keluh-kesah para warga yang tinggal di pengungsian, ternyata mereka tidak menerima informasi akan adanya erupsi Gunung Semeru sehingga kebanyakan dari mereka tidak sempat menyelamatkan diri.

Hal ini, kata Ace yang juga Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, menunjukkan bahwa upaya mitigasi atas potensi erupsi Gunung Semeru masih lemah. Seharusnya, Ace menambahkan, pihak terkait bersama dengan BNPB sudah memiliki data-data mengenai potensi bencana erupsi gunung-gunung di Indonesia, termasuk erupsi Gunung Semeru.

Oleh sebab itu, Anggota Dewan dari Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini mendorong BNPB untuk lebih aktif dalam melakukan upaya mitigasi bencana sebab hal terpenting dari penanggulangan bencana bukan hanya tanggap darurat atau rehabilitasi dan rekonstruksi melainkan juga mitigasi.

"Bencana memang bisa terjadi kapan saja, tetapi dengan mitigasi yang kuat maka kita akan bisa menyelamatkan sebanyak mungkin korban jiwa dan harta benda yang mungkin tidak terselamatkan saat tidak adanya mitigasi atau peringatan dini," ujar Ace yang juga Pengurus Golkar Institute ini.

Pada bagian lain, Ace juga mempertanyakan realisasi bantuan dari BNPB untuk masyarakat yang terdampak siklon tropis Seroja di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), April 2021 lalu. Pasalnya, kata Ace, berdasarkan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI yang dipimpinnya ke Kupang, NTT, pekan lalu, diketahui bahwa realisasi bantuan bagi masyarakat setempat tersendat.