Komisi VIII DPR RI Minta BPKH Transparan Kelola DAU

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) transparan dalam mengelola Dana Abadi Umat (DAU) dan mengoptimalkan nilai manfaat untuk kemaslahatan umat.

“Nilai manfaat tidak diambil dari Dana Haji seperti anggapan banyak orang, tapi dari Dana Abadi Umat. Berapa Dana Abadi Umat yang dikelola oleh BPKH dan berapa nilainya untuk dikembalikan kepada masyarakat, itu yang harus diketahui," kata Legislator Senayan dua periode yang konsisten berjuang di Komisi VIII DPR RI ini sejak terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan.

Wakil Rakyat Dapil Jateng IV Solo Raya (Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan Sragen) ini mengaku telah menangkap aspirasi dan keluhan masyarakat bahwa akses untuk mengetahui nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH masih sangat sulit ter-update.

"Selama ini banyak masyarakat belum tahu bagaimana mengakses nilai manfaat itu. Bahkan, ada masyarakat yang ingin mengakses nilai manfaat untuk bangun masjid saja sangat sulit," ucap Endang Maria.

Oleh sebab itu, Srikandi Beringin ini minta BPKH responsif terhadap pengelolaan dan penggunaan DAU terkait dengan nilai manfaat yang belum optimal dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Saat ini BPKH hanya mengumumkan bahwa total nilai Dana Haji yang dikelola sampai tahun 2021 sudah mencapai Rp158,88 Triliun atau meningkat 9,64 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp144,91 Triliun. Namun berapa nilai Dana Abadi Umat yang dikelola dalam Dana Haji belum diketahui persis.@sim