Kolaborasi Satpol PP, Linmas, dan TNI-Polri Demi Suksesnya Pilkada 2024 di Bangka

VISI.NEWS | BANGKA - Pada Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Bangka menyiapkan kekuatan penuh dengan mengerahkan 1.726 anggota Satpol PP dan Satlinmas. Langkah ini diungkapkan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar Pemkab Bangka, Thoni Marza, yang menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya proses demokrasi tersebut.

Menurut Thoni Marza, Pada Sabtu (22/6/2024). dari total 1.726 petugas yang dikerahkan, 280 merupakan anggota Satpol PP yang ditugaskan secara khusus, sementara 324 lainnya adalah petugas Linmas yang berasal dari kantor desa, kelurahan, dan kecamatan. Ditambah lagi, KPU Bangka telah merekrut 1.082 Linmas yang akan bertugas di 541 TPS, masing-masing dua orang per TPS.

Netralitas dan Ketaatan pada Aturan

Thoni Marza menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh anggota Satpol PP dan Linmas. "Anggota Satpol PP dan Linmas harus bertugas sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran," ujarnya. Mereka dilarang memasuki area TPS tanpa izin dari petugas TPS, serta harus mematuhi berbagai aturan lain yang telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran dan kejujuran proses Pilkada.

Instruksi tegas telah diberikan kepada para petugas untuk menjaga integritas mereka selama menjalankan tugas. “Ada aturan-aturan dalam Pilkada Serentak 2024 yang sudah kita instruksikan kepada anggota Satpol PP dan Linmas yang akan bertugas dan saya tekankan kepada mereka untuk tidak dilanggar,” jelas Thoni Marza.

Kolaborasi dengan TNI-Polri

Meskipun pengamanan utama berada di tangan TNI dan Polri, peran Satpol PP dan Linmas tetap krusial dalam mendukung stabilitas selama Pilkada. Thoni Marza menyatakan bahwa sinergi antara Satpol PP, Satlinmas, dan TNI-Polri sangat penting untuk menjaga keamanan sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara.

"Jajaran Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar di Kabupaten Bangka bersinergi dan berkolaborasi dengan TNI Polri dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024," tambahnya. Personel dari berbagai instansi ini harus selalu siap untuk mengawal, mendukung, dan meningkatkan keamanan selama proses pemilihan berlangsung.