Kerusuhan Berdarah di Nepal: Gedung Pemerintah Dibakar, PM Oli Mengundurkan Diri

VISI.NEWS | KATHMANDU – Nepal dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran yang berubah menjadi kerusuhan berdarah. Aksi massa yang marah memuncak dengan pembakaran gedung-gedung pemerintah, rumah-rumah politisi, dan penyerangan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara, memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri.

Dilansir dari Al-Jazeera, NDTV, Times of India, Rabu (10/9/2025), kericuhan pecah di berbagai titik ibu kota Kathmandu sejak awal pekan ini. Para demonstran dilaporkan membakar ban, melempar batu, dan membakar rumah beberapa politisi. Kompleks pemerintahan Singha Durbar yang mencakup Gedung Parlemen dan beberapa kementerian utama menjadi salah satu target amukan massa.

Menteri Diserang, Evakuasi Pakai Helikopter

Kekerasan tak hanya menyasar bangunan. Rekaman yang beredar luas di media sosial menunjukkan mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba, istrinya Arzu Rana (yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri), serta Menteri Keuangan Bishnu Paudel menjadi korban serangan langsung dari massa.

Dalam video lain, terlihat Menkeu Bishnu Paudel berlari menyelamatkan diri di tengah kerumunan yang anarkis. Sementara itu, beberapa menteri lainnya harus dievakuasi dari kediaman mereka menggunakan helikopter militer setelah rumah mereka dikepung demonstran.

Media Jadi Target, Bandara Terganggu

Kerusuhan juga menyasar media. Kantor pusat Kantipur Media Group, salah satu jaringan media terbesar di Nepal, dilaporkan terbakar. Organisasi Reporters Without Borders (RSF) mengecam keras tindakan tersebut dan meminta demonstran tidak menjadikan jurnalis sebagai sasaran.

Bandara Internasional Tribhuvan, Kathmandu, tetap dibuka meski beberapa penerbangan dibatalkan akibat asap kebakaran yang memengaruhi jarak pandang.

"Penerbangan terganggu karena visibilitas menurun," kata juru bicara bandara, Rinji Sherpa.

Pemicu: Larangan Media Sosial dan Ketimpangan Sosial

Akar dari aksi protes ini berasal dari kebijakan kontroversial pemerintah Nepal yang memblokir sejumlah platform media sosial populer seperti Facebook dan YouTube. Pemerintah berdalih, platform tersebut tidak terdaftar secara resmi dan tidak berada di bawah pengawasan otoritas Nepal.

Namun, langkah itu justru memicu gelombang kemarahan, khususnya dari kalangan Gen Z. Para pemuda Nepal menilai kebijakan itu sebagai bentuk pembungkaman, di tengah meningkatnya ketimpangan sosial. Kemarahan memuncak terhadap anak-anak pejabat yang dijuluki 'anak nepo' yang dinilai menikmati hidup mewah, sementara mayoritas anak muda kesulitan mendapatkan pekerjaan.

PM KP Sharma Oli Mundur

Di tengah situasi yang makin tidak terkendali, Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya pada Selasa (9/9/2025). Dalam surat resminya kepada Presiden Nepal, Ramchandra Paudel, Oli menyatakan keputusan tersebut diambil demi mendinginkan situasi dan mencari solusi politik yang sesuai dengan konstitusi.

"Mengingat situasi yang sulit di negara ini, saya telah mengundurkan diri efektif hari ini untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan membantu menyelesaikannya secara politis," tulis Oli.

PBB Desak Dialog, Dunia Prihatin

Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Volker Turk, menyatakan keterkejutannya atas eskalasi kekerasan yang terjadi dan menyerukan semua pihak untuk segera melakukan dialog damai.

Sampai berita ini diturunkan, korban tewas akibat kerusuhan dilaporkan mencapai 19 orang, sementara lebih dari 100 orang mengalami luka-luka. @salman