Kepala BGN Ungkapkan Alasan Susu Tak Diberikan Serentak di Program Makan Bergizi Gratis

Desi Rossilawati
Sabtu, 25 Januari 2025 | 12:30 WIB
Bagikan
Kepala BGN Ungkapkan Alasan Susu Tak Diberikan Serentak di Program Makan Bergizi Gratis

VISI.NEWS | JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengklaim tingkat impor yang masih tinggi menjadi alasan susu tidak diberikan secara serentak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia karena susu kita masih 80 persen impor," ujar Dadan dilansir dalam keterangan resminya dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengaku tidak ingin program MBG menjadi penyebab tingkat impor makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Oleh karena itu, Dadan mengaku ingin menu susu dalam program MBG bukan disuplai oleh produsen dari luar negeri melainkan dari produsen susu lokal.

"Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," katanya.

Di sisi lain, Dadan mengklaim sebanyak 60% masyarakat Indonesia yang tidak mampu membeli ayam dan telur mengalami kekurangan gizi.

Dadan mengatakan, kondisi itu mendorong BGN membeli stok ayam dan telur sebagai bahan untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Kami beli itu ayam dan telor yang kelebihan itu kami salurkan kepada yang tidak mampu sehingga nanti kalau sudah berjalan ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar jangan sampai kemudian terjadi impor," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, 160 perusahaan berencana mengimpor 200 ribu sapi demi memenuhi menu susu untuk program MBG.

"Ini kan PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun," ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) lalu.

"Ada 160 (perusahaan) berapa ya yang sudah komitmen," lanjutnya.

Ia mengatakan, perusahaan itu ada yang dari Indonesia dan luar negeri. Untuk mengakomodasi impor itu, pemerintah akan memfasilitasi penyediaan lahan peternakannya. @desi

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

VisiNews Club

Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!

Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.