Kementerian PU Siapkan Rp810 Miliar Perbaiki Jalan Rusak Gempa Flores

VISI.NEWS - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sekitar Rp810 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan yang rusak akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk menangani kerusakan jalan sepanjang 155 kilometer. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, saat rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Kabupaten Sikka, Minggu (23/8/2026) malam.

Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago.

"Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, Kementerian PU mengalokasikan sekitar Rp 810 miliar untuk penanganan sepanjang 155 kilometer," ujar Dody.

Selain anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah juga menyediakan dana tanggap darurat sekitar Rp100 miliar untuk penanganan awal bencana.

Dody mengatakan penanganan infrastruktur akan dilakukan berdasarkan hasil asesmen di lapangan. Infrastruktur yang dinilai paling mendesak akan menjadi prioritas dalam proses penanganan.

"Kalau ada tambahan lagi nanti kita bisa bicara. Kita juga ini kan daerah bencana," kata Dody.

Menurut Dody, pemerintah pusat turut membantu proses asesmen kerusakan akibat gempa. Setelah kondisi dan kebutuhan di lapangan terpetakan, pelaksanaan pekerjaan dapat dibagi berdasarkan kewenangan dan kapasitas masing-masing pihak.

Ia meminta pemerintah daerah segera menetapkan infrastruktur yang menjadi prioritas agar penanganan dapat dilakukan secara terarah dan tidak berlarut-larut.

"Pak Bupati mana yang prioritaskan, jadi kita fokusnya di situ dulu," ujarnya.

Dody juga meminta pemerintah daerah dan tim teknis tidak hanya melakukan penanganan darurat, tetapi sekaligus menyiapkan desain untuk penanganan permanen.

Khusus wilayah pesisir, penanganan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh karena tidak hanya menyangkut perbaikan jalan, tetapi juga kebutuhan perlindungan pantai.

Di tengah proses asesmen bangunan, pemerintah juga mulai menyiapkan solusi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan belum memungkinkan untuk ditempati. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pembangunan hunian sementara (huntara).

Dody menegaskan seluruh langkah penanganan diarahkan agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan normal. Menurutnya, percepatan penanganan bencana merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau inginnya warga negara yang terdampak bencana, hari ini terdampak, satu detik kemudian di depannya itu bisa tersenyum," katanya.

Karena itu, Dody meminta seluruh proses penanganan dilakukan secara cepat dan produktif dengan tetap memperhatikan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran negara.