Kemenkumham - Pemprov Jatim Jajaki Penyelesaian Kasus TPPO

VISI.NEWS | SURABAYA - Kanwil Kemenkumham dan Pemprov Jatim menjajaki penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sedang marak akhir-akhir ini. Salah satunya dengan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak.

Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari saat menggelar audiensi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sore ini (26/ 6). Imam menyampaikan isu-isu terkini terkait hukum dan HAM di Jatim.

"Kami menyampaikan update terkini terkait isu-isu hukum dan HAM di Jawa Timur, mulai dari pemasyarakatan, keimigrasian maupun pelayanan hukum dan HAM," ujar Imam.

Salah satu yang menjadi perhatian Imam adalah terkait pencegahan TPPO yang sedang marak akhir-akhir ini. Menurutnya, pencegahan TPPO adalah tanggung jawab bersama dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Akar masalah terjadinya TPPO sangatlah kompleks.

"Faktor ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, kesulitan mencari lapangan pekerjaan di dalam negeri, sosial dan budaya, merupakan pemicu terjadinya TPPO selama ini," urai Imam.

Untuk itu, Imam menegaskan pentingnya peran instansi terkait seperti TNI, Polri, Dinas di Pemerintahan hingga BP3MI dalam upaya pencegahan TPPO. Oleh karenanya diperlukan kerjasama yang harmonis dan sinergis dari seluruh lembaga terkait serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam memberantas tindak kejahatan ini.

"Kami berharap mendapatkan dukungan dari Gubernur untuk menyelesaikan persoalan ini, mengingat Jawa Timur menjadi daerah yang cukup rawan dalam TPPO," ujar Imam.

Imam juga menjelaskan terkait kondisi lapas dan rutan di Jatim. Saat ini, 39 lapas dan rutan di Jatim, dihuni sekitar 29 ribu orang dari kapasitas hunian sekitar 13 ribu orang saja.