Kemenko Polhukam Ajukan Tambahan Anggaran Rp168 Miliar untuk 2025: Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan di Tahun Transisi

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengajukan tambahan anggaran pagu indikatif 2025 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Total yang diajukan sebesar Rp168,6 miliar. Hadi menyampaikan bahwa pagu indikatif yang didapat Kemenkopolhukam sebesar Rp277.310.815.000.

Hadi menjelaskan bahwa pada 2025 ini merupakan tahun transisi, baik pada pemerintahan Pusat maupun pemerintahan daerah. Dalam rangka menjaga stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan pada masa-masa tersebut, Kemenko Polhukam mengajukan anggaran tambahan pagu indikatif kepada DPR.

“Adapun, usulan tambahan anggaran Kemenko Polhukam Tahun 2025 sebesar Rp168,6 miliar,” kata Hadi di ruang rapat Banggar DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2024). “Dengan tambahan usulan anggaran tersebut, maka anggaran Kemenko Polhukam yang diajukan menjadi Rp445.952.255.000 dari Rp277.310.815.000,” pungkasnya.

Berikut rincian kebutuhan tambahan anggaran Kemenko Polhukam:

Untuk dukungan tugas teknis dan operasional Kemenko Polhukam di IKN sebesar Rp 82,2 miliar yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pemindahan operasional Kemenko Polhukam ke IKN pada kloter pertama.

Pengukuran indeks demokrasi indonesia (IDI) sebesar Rp 2,3 miliar.

Rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian kepemimpinan dan peran Indonesia pada forum internasional di bidang politik hukum dan keamanan sebesar Rp 5,8 miliar.

Rekomendasi kebijakan bidang penegakkan hukum, permasalahan hukum, proses bisnis administrasi, peraturan pertukaran penanganan perkara pidana sebesar Rp 6 miliar.