Kekeringan Landa Tasikmalaya, 850 KK Terdampak Krisis Air

VISI.NEWS - Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mulai terdampak kekeringan pada awal musim kemarau 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa fenomena kekeringan mulai meluas di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Desa Pedangkamulyan, Kecamatan Bojonggambir, yang mengalami dampak cukup signifikan.

Hasil kaji cepat tim di lapangan menunjukkan bahwa penurunan volume sumber air telah memicu krisis air bersih yang berdampak langsung pada aktivitas domestik masyarakat. Kondisi ini membuat ratusan warga kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Pusat Pengendalian Operasi BNPB mencatat sedikitnya 850 kepala keluarga (KK) di Desa Pedangkamulyan mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Situasi tersebut terjadi akibat menyusutnya sumber air yang selama ini menjadi andalan warga, sehingga berdampak pada kebutuhan rumah tangga dan berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat jika tidak segera ditangani.

Menanggapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya telah mengerahkan tim reaksi cepat ke lokasi terdampak. Selain itu, distribusi air bersih dilakukan secara berkala sejak Rabu (1/7/2026) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa krisis berlangsung.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat untuk memperkuat penanganan di lapangan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas meningkatnya kejadian kekeringan di wilayah Jawa Barat.

"Dampak kekeringan ini telah mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merespons dengan menetapkan status Siaga Darurat bencana kekeringan dan karhutla di wilayah Jawa Barat," kata Abdul Muhari dalam keterangannya dikutip, Kamis (2/7/2026).

Status siaga darurat tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2026 dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengerahan sumber daya dalam penanganan kekeringan.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga melakukan langkah koordinasi lintas sektor guna mempercepat penanganan dampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Roni, menyebutkan bahwa rapat koordinasi dilakukan untuk menyatukan langkah berbagai pihak.

"Melalui rakor lintas sektor ini, kita menyatukan komitmen dan sumber daya agar penanganan di lapangan yang nantinya bisa berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran," kata Roni.

Ia menambahkan bahwa rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Selain krisis air bersih, pemerintah daerah juga mengantisipasi dampak lain seperti kekeringan lahan pertanian serta potensi kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat menjelang puncak musim kemarau pada Agustus 2026.

Roni menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan kondisi tersebut.

"Kami tidak bisa bergerak sendiri, potensi bencana kekeringan, krisis air bersih, dan karhutla ini nyata," katanya.