Kebijakan Politik Nabi Muhammad SAW

Keempat, membentuk angkatan perang untuk menghadapi ancaman invasi dari kafir Quraisy Makkah. Kabar berdaulatnya Islam di Madinah yang mampu menyatukan berbagai suku dan ras masyarakat Madinah tidak menyurutkan permusuhan kaum kafir Quraisy. Hal ini bahkan menarik perhatian dua peradaban besar saat itu, Romawi dan Persia. Kota Madinah yang masih belia cukup rentan terhadap serangan musuh.

Dalam kondisi ini, Nabi Muhammad membangun pasukan militer untuk menghadapi ancaman dari luar demi melindungi masyarakat Madinah. Hal ini menegaskan bahwa perintah berperang berangkat dari spirit nasionalisme masyarakat Madinah untuk mempertahankan wilayah dan penduduknya.

Selain beberapa hal di atas, masih banyak sikap politik Nabi Muhammad yang patut untuk diteladan. Ketika menerima kritik dan saran dari para Sahabat misalnya, beliau akan mempertimbangkannya dengan baik sebelum memutuskan sesuatu.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad al-Ghazali dalam Fiqh al-Sîrah bahwa ketika peristiwa perang Badar, Nabi Muhammad memerintahkan pasukan Muslim untuk menguasai sumber air di sebuah sumur, namun al-Hubbab bin Mundzir mengatakan bahwa tempat itu tidak strategis dan menyarankan untuk pindah ke tempat air yang terdekat dengan musuh dan menutup sumur-sumur yang ada di belakangnya.

Setelah mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad menyetujui saran yang diajukan kepada Sahabat tersebut. Sikap ini penting untuk diteladan oleh seorang pemimpin agar mampu menampung aspirasi rakyatnya. Di akhir hayat, Nabi Muhammad bahkan mencontohkan salah satu sifat kepemimpinan demokratis yang penting diteladan hari ini.

Beliau tidak mewasiatkan salah seorang di antara sahabatnya untuk menjadi penerus. Siapa yang akan menjadi pengganti beliau dalam memimpin umat dan pemerintahan yang dibangunnya setelah mangkat diserahkan sepenuhnya kepada kehendak umat sendiri.

Poin penting yang dapat diteladani dari kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah adalah bahwa dalam mengatur masyarakat, beliau tidak menerapkan syariat Islam secara formalistik, namun melalui nilai-nilai dan norma-norma masyarakat setempat yang sejalan dengan semangat syariat Islam.