KDS Perluas Kerja Sama ke Jepang, Buka Peluang Kerja Nol Biaya Warga Kabupaten Bandung
Bupati Bandung, Dadang Supriatna menira kunjungan Board of Director JP-MIRAI Shisido Kenichi sekaligus penandatanganan Letter of Intent (LoI) di Rumah Dinas Bupati Bandung, Soreang, Rabu (3/5/2026)./visi.news/Ist.
“Kalau kebutuhan SDM lebih besar lagi, nanti bisa kita komunikasikan bersama. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Harian APKASI sehingga bisa menjadi ruang diskusi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersebut,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Dadang Komara mengatakan kerja sama dengan JP-MIRAI menjadi bagian dari upaya Pemkab Bandung dalam mendukung target penciptaan 10.000 lapangan kerja baru setiap tahun.
Menurut Dakom, sapaam Dadang Komara, Jepang merupakan salah satu negara tujuan yang potensial karena memiliki kebutuhan tenaga kerja cukup besar sekaligus memberikan kesempatan peningkatan keterampilan dan pengalaman kerja bagi generasi muda.
“Jepang merupakan salah satu negara tujuan strategis. Di satu sisi mereka membutuhkan tenaga kerja, di sisi lain masyarakat Kabupaten Bandung membutuhkan akses terhadap peluang kerja yang legal, aman, dan memberikan peningkatan kompetensi,” kata Dakom.
Ia menjelaskan Kabupaten Bandung memiliki sekitar 3,8 juta penduduk dengan mayoritas berada pada usia produktif. Karena itu perluasan kesempatan kerja menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Sebagai persiapan, Pemkab Bandung selama beberapa tahun terakhir telah mengembangkan program pelatihan bahasa Jepang bagi calon pekerja migran. Pada 2025, sebanyak 161 peserta berhasil bekerja di Jepang dari total 530 peserta pelatihan. Sementara sejak 2021 hingga 2025 tercatat 418 warga Kabupaten Bandung telah diberangkatkan bekerja ke Jepang dari total 840 peserta pelatihan.
Dakom menyebut salah satu keunggulan kerja sama dengan JP-MIRAI adalah penerapan prinsip Fair and Ethical Recruitment Initiative (FERI) yang menempatkan biaya rekrutmen sebagai tanggung jawab pengguna atau pemberi kerja sehingga tidak membebani calon pekerja migran.
“Kami ingin memastikan masyarakat Kabupaten Bandung berangkat melalui jalur yang benar, mendapatkan pelatihan yang memadai, serta memperoleh perlindungan hak-haknya selama bekerja di luar negeri,” ujarnya.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!