Katastrofe Sumatera: Jejak Oligarki di Hulu, DAS, dan Zona Rawan Bencana

VISI.NEWS | BANDUNG - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025 telah menewaskan 1.190 jiwa dan 141 jiwa lainnya masih dinyatakan hilang per 17 Januari 2026. Lebih dari 40 hari sejak bencana melanda, lebih dari 131 ribu jiwa masih menghuni ruang-ruang pengungsian. Bencana ini menghancurkan lebih dari 175 ribu rumah warga, menutup akses transportasi, serta melumpuhkan kehidupan sosial dan ekonomi warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena itulah, bencana ini serupa katastrofe yang memporak-porandakan dan melumpuhkan seluruh aspek kehidupan.

Katastrofe ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan sebuah akumulasi daya rusak maha dahsyat dari kehancuran bentang alam akibat eksploitasi industri ekstraktif yang berlebihan. Laporan JATAM menunjukkan nyaris tak ada wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tak disesaki oleh izin ekstraktif, mulai dari konsesi tambang, konsesi kehutanan, hingga perkebunan sawit skala industrial selama bertahun-tahun. Ketamakan negara terlihat ketika berbagai izin konsesi tersebut merangsek wilayah-wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan rawan bencana.

Deforestasi hutan alam di hulu DAS, penggerusan lereng dan perbukitan, hingga penyempitan sungai akibat operasi industri ekstraktif secara gamblang dilegalkan oleh para pengurus negara. Pun, terhadap aktivitas ekstraktif ilegal, para pengurus negara terkesan tutup mata dan abai. Akibatnya, ketika hujan ekstrem datang, bentang alam yang telah dihancurkan tersebut kehilangan kemampuannya untuk meregulasi air. Sehingga, tak heran jika katastrofe Sumatera ini merupakan bencana yang sengaja diundang. Ironisnya, yang dipaksa menanggung akibat dari kehancuran maha dahsyat tersebut adalah jutaan warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Jejak Korporasi Para Pengurus Negara dan Bencana yang Didepolitisasi

Dalam laporan terbaru berjudul, "Katastrofe Sumatera: Jejak Oligarki di Hulu, DAS, dan Zona Rawan Bencana", JATAM menemukan jejak para pengurus negara dan pejabat utama partai politik, baik secara langsung maupun tak langsung, dalam beberapa korporasi yang beroperasi di kawasan esensial bagi warga dan keberlanjutan ekologi. Karena itu, tak heran bencana Sumatera hanya dianggap semata akibat cuaca ekstrem, bukan hasil dari ketamakan, keserakahan, dan salah urus kebijakan. Pemerintah pusat buru-buru melabeli tragedi besar tersebut sebagai 'bencana alam'.