Kartu BPJS Kesehatan Menjadi Salah Satu Syarat Untuk Pembuatan SIM di Beberapa Provinsi

VISI.NEWS | JAKARTA - Menurut siaran pers dari BPJS Kesehatan, Polri akan menguji coba pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan mewajibkan lampiran bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan yang aktif. Uji coba ini akan dilakukan mulai 1 Juli hingga 30 September 2024 di tujuh provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Alasan pemilihan tujuh provinsi ini berdasarkan data kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif paling tinggi di wilayah tersebut.

Dengan demikian, pengguna yang banyak akan mempermudah pelaksanaan uji coba ini. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, juga menyatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan petugas di setiap Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) selama uji coba untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemohon SIM.

Dampak dari kebijakan ini adalah memudahkan pengguna dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) karena mereka harus menyertakan bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan yang aktif. Dengan uji coba ini, pengguna yang berada di tujuh provinsi yang dipilih akan lebih mudah memperoleh SIM karena persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan sudah terpenuhi. Selain itu, pihak BPJS Kesehatan juga akan menyiapkan petugas di setiap Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) selama uji coba untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemohon SIM.

Bagi pengguna yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan, kebijakan ini menuntut mereka untuk mendaftar terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Jika mereka berada di salah satu dari tujuh provinsi yang sedang menguji coba ini, mereka dapat mendaftar melalui chat PANDAWA di nomor WhatsApp 08118165165 atau Aplikasi Mobile JKN. Semoga informasi ini membantu!

@shintadewip