Kang DS Minta NU Naik Kelas: Dari Kultural ke Institusional

Setelah menjabat bupati, ia merealisasikan insentif bagi guru ngaji dan tenaga honorer sebagai bagian dari program prioritas.

Pada 2022, melalui perannya di Apkasi, ia terlibat dalam pembahasan dengan Menteri PAN-RB saat itu, Abdullah Azwar Anas, terkait skema pengangkatan PPPK.

Ia menyebut hingga kini telah melantik sekitar 9 ribu orang PPPK dan secara keseluruhan sudah melantik 26 ribu ASN di Kabupaten Bandung.

Namun, diakuinya masih ada sekitar 11 ribu tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema tersebut. "Informasi honor mereka Rp. 500 ribu itu tidak benar. Yang benar, mereka yang sudah ikut sertifikasi karena sudah dapat Rp 2 juta, maka saya tambah Rp 500 ribu, jadi Rp 2,5 juta. Dan yang belum bersertifikasi Rp 1 juta. Itu yang benar," tandasnya.

Ia juga menyinggung kebijakan terbaru yang memungkinkan penggunaan dana BOS untuk mendukung pembiayaan tenaga pendidikan.

Meski demikian, ia menilai masih terdapat ketimpangan, terutama antara tenaga yang sudah bersertifikasi dan yang belum.

Di akhir penyampaiannya, Dadang mengingatkan bahwa kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung masih terbatas.

Ia menekankan pentingnya menggali potensi pajak baru untuk memperkuat fiskal daerah.