Jelang Satu Tahun Pemerintahan, Prabowo Tekankan Percepatan PLTS, Namun Transisi Energi Masih Bermasalah

VISI.NEWS | JAKARTA - Jelang satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung transisi energi Indonesia. Dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Istana Negara, Presiden Prabowo meminta agar PLTS yang mampu menghasilkan 80-100 gigawatt segera dibangun. Permintaan ini menggambarkan ambisi pemerintah untuk mewujudkan target 100% bauran energi terbarukan pada 2060, yang telah disampaikan dalam Sidang MPR Agustus lalu.

Namun, di balik ambisi besar tersebut, Koalisi Transisi Bersih yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai bahwa pendekatan transisi energi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak cukup transformatif. Koalisi tersebut menyatakan bahwa upaya transisi energi yang terus mengacu pada target bauran energi justru berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat, serta menguntungkan kelompok-kelompok korporasi besar yang masih terlibat dalam bisnis energi kotor.

Manajer Kampanye Satya Bumi, Sayyidatiihayaa Afra, dalam peluncuran riset terbaru Koalisi Transisi Bersih, mengungkapkan bahwa transisi energi di Indonesia lebih berfokus pada pergantian teknologi, bukan pada transformasi sistem tata kelola energi. Hal ini membuat transisi energi cenderung menguntungkan korporasi besar yang masih mengoperasikan energi kotor, seperti batubara dan minyak. “Transisi energi seharusnya menjadi urusan publik, namun justru bergantung pada bisnis energi kotor yang dikelola oleh korporasi besar,” kata Afra.

Energi adalah sektor yang sangat padat modal, diperkirakan mencapai Rp3.500 triliun, namun sayangnya, negara belum memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan energi. Banyaknya ruang konflik kepentingan dalam proyek transisi energi juga menambah masalah. Koalisi Transisi Bersih menemukan bahwa setidaknya 28 individu yang tergolong Politically Exposed Persons (PEPs), yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan, terlibat dalam bisnis energi kotor, yang mempengaruhi arah kebijakan transisi energi.