Jelang Satu Tahun Pemerintahan, Prabowo Tekankan Percepatan PLTS, Namun Transisi Energi Masih Bermasalah

Dalam risetnya, Koalisi Transisi Bersih mengidentifikasi enam grup usaha besar yang memegang peran dominan dalam proyek transisi energi Indonesia, namun juga terlibat dalam bisnis energi kotor. Grup-grup tersebut antara lain Barito Pacific, Adaro, Medco, Wilmar, Jhonlin, dan Sinar Mas. Mereka diduga terlibat dalam sejumlah praktik kontroversial, seperti perampasan lahan, pelanggaran HAM, hingga kerusakan lingkungan. Salah satu contoh konkret adalah penghilangan sebuah kampung di Kampung Cibitung, Pengalengan, Jawa Barat, akibat ledakan pipa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Wayang Windu yang dikelola oleh PT Star Energy, anak usaha Grup Barito Pacific.

Tidak hanya itu, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Mentarang yang dikelola oleh Grup Adaro juga berpotensi merusak lingkungan dan mengakibatkan pemindahan ribuan keluarga. Rencana proyek ini mencakup pembebasan lahan seluas 22.604 hektar di Kalimantan Utara, yang akan menenggelamkan tempat tinggal dan lahan perkebunan masyarakat setempat.

Selain masalah lingkungan, keterlibatan PEPs dalam bisnis energi terbarukan juga semakin menambah kompleksitas. Nama-nama besar seperti Rudy Suparman dari Barito Pacific dan Marsillam Simanjuntak dari Medco terlihat berada di balik proyek-proyek besar energi terbarukan. Wilmar, yang terlibat dalam kasus korupsi ekspor biodiesel, juga menerima subsidi besar dari pemerintah dalam bentuk kebijakan biodiesel B40. Subsidi ini menguntungkan perusahaan-perusahaan besar, sementara kerugian negara mencapai Rp11 triliun.

Koalisi Transisi Bersih juga menemukan adanya sejumlah keterlibatan PEPs di Grup Wilmar, seperti Sutanto, mantan Kapolri, dan MP Parulian Tumangor, mantan Bupati Dairi. Keterlibatan mereka menggarisbawahi potensi penyalahgunaan kebijakan yang menguntungkan elit bisnis. "28 individu yang terlibat harus menjadi fokus perhatian publik, agar transisi energi tidak menjadi bancakan elit," tegas Afra.

Amalya Reza, Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia, mengungkapkan pentingnya demokratisasi energi, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk mengelola energi secara mandiri. Menurutnya, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) seharusnya memasukkan sistem pengelolaan energi berbasis komunitas. Namun kenyataannya, sebagian besar kebijakan energi justru lebih menguntungkan korporasi besar, yang memperlemah peran masyarakat dalam transisi energi.