Jadi Pengawas Investasi Nasional, KPK Tegaskan Tak Ada Konflik Kepentingan

VISI.NEWS | JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pengawasan dan Akuntabilitas di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Meski demikian, KPK belum mengambil sikap final karena tengah mengkaji aspek legalitas penunjukan tersebut. "Ya makanya di poin yang terakhir itu kan ada statement saya, statement juru bicara juga sama, bahwa KPK akan mengkaji kedudukan dia itu dalam komite tersebut. Proses itu akan dikaji," ujar Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Setyo merujuk pada Pasal 29 huruf i UU KPK yang melarang pimpinan KPK merangkap jabatan struktural atau jabatan lain di luar institusi. Kajian tersebut kini sedang dilakukan oleh Biro Hukum KPK, Kesekjenan, serta sejumlah pegawai struktural dan fungsional. "Jadi, supaya nanti tidak salah memaknai tentang masalah rangkap jabatan, karena itu sering kali banyak juga orang yang memaknai bahwa rangkap jabatan itu sakleknya seperti apa, itu harus dipahami juga, tapi prinsipnya sedang dikaji," katanya. Jika hasil kajian menyatakan jabatan tersebut melanggar aturan, KPK berencana tetap berkontribusi dalam pengawasan Danantara melalui mekanisme lain yang sah, misalnya lewat kedeputian pencegahan. Sebelumnya, juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa keikutsertaan KPK di dalam struktur pengawasan Danantara bersifat kelembagaan, bukan personal. Tessa juga memastikan tidak akan ada konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi lembaga antirasuah. "Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut," tegas Tessa. @ffr