IWPG Bahas Peran Perempuan Wujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Asia-Pasifik

VISI.NEWS - International Women's Peace Group (IWPG) menyelenggarakan Global Women's Peace Forum secara daring selama dua hari mulai (20/7/2026). Forum tersebut mempertemukan 1.067 perempuan dari empat kawasan dunia untuk membahas tantangan keamanan, hambatan kepemimpinan perempuan, serta langkah-langkah mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

Forum yang menjadi bagian dari persiapan menuju International Women's Peace Conference 2026 di Republik Korea pada September mendatang itu diikuti peserta dari kawasan Asia-Pasifik, Afrika dan Eropa, Amerika, serta Asia Selatan dan Timur Tengah. Hasil diskusi dan rekomendasi dari setiap kawasan akan dirangkum dalam Global Women's Peace Recommendations 2026 dan disampaikan secara resmi pada konferensi tersebut.

Pada sesi bertajuk 'Asia-Pasifik di Tengah Krisis yang Tumpang Tindih', para peserta membahas tantangan keamanan yang saling berkaitan di kawasan Asia-Pasifik serta kontribusi kepemimpinan perempuan dalam membangun perdamaian.

Direktur International Access Networks sekaligus Chief Executive Officer UN Asia Pacific Women's Watch (APWW), Carole Shaw, menilai perdamaian perlu dipandang melalui perspektif hak asasi manusia, bukan semata-mata pendekatan militer.

"Perdamaian tidak hanya dinegosiasikan setelah konflik. Perdamaian diciptakan oleh pilihan-pilihan yang kita buat sebelum kekerasan meningkat," kata Carole Shaw dalam rilis yang diterima VISI.NEWS, Rabu (28/7/2026).

Sementara itu, Direktur Federasi Nasional Klub Perempuan Filipina, Melanie Lambino, menyoroti berbagai hambatan struktural yang masih membatasi keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, suara perempuan menjadi bagian penting dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

"Perdamaian adalah adanya kesetaraan, keadilan, keamanan, dan pemahaman," katanya.

Forum tersebut juga mengangkat berbagai pendekatan yang menempatkan kesejahteraan individu dan ketahanan komunitas sebagai fondasi perdamaian.

Kanakagiri Yashaswini dari India menjelaskan pentingnya meditasi dan pengelolaan emosi dalam membangun perdamaian jangka panjang.

"Kesejahteraan mental adalah infrastruktur perdamaian," katanya.

Pendiri sekaligus CEO Uniting Circle Multicultural Community Centre, Mujgan Tahery, membagikan pengalamannya sebagai pengungsi Afghanistan. Ia menekankan bahwa perempuan pengungsi dan migran perlu diakui sebagai bagian dari pemimpin pembangunan perdamaian.

"Perempuan bukan hanya sekadar penyintas. Perempuan adalah pembangun perdamaian," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kathleen Thein dari Myanmar menekankan pentingnya menghubungkan suara perempuan di tingkat komunitas dengan agenda perdamaian internasional.

Sementara itu, Dosen dan Peneliti La Trobe University, Dr. Huong Nguyen, mengangkat berbagai hambatan struktural yang dihadapi perempuan migran, seperti tidak diakuinya kualifikasi dari luar negeri dan ketimpangan tanggung jawab pengasuhan.

"Perdamaian dimulai ketika orang merasa memiliki tempat," katanya.

Dari Indonesia, Suraiya Kamaruzzaman memaparkan pengalaman Aceh sebagai wilayah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan dan bencana tsunami 2004. Ia mengusulkan penguatan ketahanan komunitas melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada perempuan dalam pengelolaan anggaran serta pengambilan keputusan terkait kesiapsiagaan dan penanganan bencana.

Pada sesi diskusi kelompok, para peserta menyampaikan sejumlah rekomendasi sesuai kondisi di masing-masing wilayah. Kelompok yang membahas Aceh dan Kiribati mengusulkan perluasan pelatihan kepemimpinan perempuan untuk mencegah kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kelompok lain yang membahas perdamaian dalam keluarga mengidentifikasi persepsi budaya yang menempatkan pekerjaan rumah tangga sepenuhnya sebagai tanggung jawab perempuan sebagai salah satu hambatan bagi terciptanya perdamaian.

Sementara itu, peserta dari Australia dan Filipina mengusulkan pembentukan platform dukungan bagi perempuan korban kekerasan serta perluasan pendidikan perdamaian bagi generasi muda. Kelompok perempuan multikultural dan pengungsi menilai rasa keterikatan sosial sebagai unsur penting dalam menciptakan perdamaian, termasuk membagikan praktik perpustakaan perdamaian di Mongolia.

Kelompok lainnya menyoroti persoalan diskriminasi dan penyebaran disinformasi melalui media sosial yang dinilai dapat melemahkan demokrasi dan kepercayaan masyarakat. Para peserta mendorong penguatan kerja sama antarpemerintah serta perluasan pendidikan perdamaian sebagai langkah antisipasi.

Dalam sambutan pembukaannya, Presiden IWPG Na-young Jeon menegaskan pentingnya mendengarkan pengalaman perempuan di tingkat lokal sebagai dasar penyusunan kebijakan perdamaian.

“Perempuan yang tinggal di setiap komunitas memahami tantangan yang mereka hadapi lebih baik daripada siapa pun,” kata Jeon.

 “Jika kita benar-benar menginginkan perdamaian yang berkelanjutan, kita harus memperpendek jarak antara realitas lokal dan pengambilan keputusan global. Dan langkah pertama adalah mendengarkan suara para perempuan yang menjalani realitas tersebut setiap hari," lanjutnya.

Jeon menambahkan IWPG akan terus mendorong agar berbagai rekomendasi perdamaian yang dirumuskan perempuan dari berbagai kawasan dapat disampaikan kepada komunitas internasional.