Iran Hentikan Ekspor Pangan, DPR Dorong Indonesia Percepat Kemandirian Produksi

VISI.NEWS | JAKARTA – Keputusan pemerintah Iran menghentikan ekspor seluruh produk pangan dan pertanian di tengah konflik bersenjata memantik kekhawatiran akan dampak berantai terhadap stabilitas pasokan global. Di dalam negeri, langkah tersebut dinilai menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menilai kebijakan Iran berpotensi memicu tekanan pada rantai pasok dunia, terutama di sektor energi dan pupuk yang sangat berkaitan dengan biaya produksi pertanian.

“Kawasan tersebut sangat terkait dengan pasokan energi dan pupuk dunia, dan ketika terjadi eskalasi konflik, harga minyak dan biaya logistik biasanya ikut terdorong naik. Dampaknya bisa merembet ke ongkos produksi pertanian, pakan, distribusi, hingga harga pangan di tingkat konsumen,” kata Daniel kepada wartawan, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, meskipun Indonesia tidak secara langsung bergantung pada impor pangan dari Iran, gejolak global tetap dapat berdampak tidak langsung melalui kenaikan harga energi dan terganggunya distribusi bahan baku pertanian. Situasi ini, kata dia, harus dijawab dengan strategi penguatan produksi domestik.

“Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pupuk, benih, dan dukungan pembiayaan bagi petani tetap terjaga, sekaligus menjaga stabilitas harga energi agar biaya produksi tidak melonjak tajam,” ujarnya.

Daniel juga menekankan pentingnya memperkuat cadangan pangan nasional sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian global. Ia meminta pemerintah mengoptimalkan serapan hasil panen petani dalam negeri dan memperketat pengawasan distribusi agar tidak terjadi praktik spekulasi.

“Agar tidak terjadi spekulasi atau penimbunan. Biasanya rentan terjadi ketika ada gejolak, untuk itu koordinasi lintas kementerian juga penting supaya kebijakan energi, perdagangan, dan pertanian berjalan selaras,” katanya.

Ia menambahkan, langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini agar dampak eksternal tidak berkembang menjadi krisis di dalam negeri.