Insentif Guru Honorer Naik, DPR Ingatkan Nasib Tenaga Administrasi

VISI.NEWS | JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan insentif guru honorer sebesar Rp100 ribu per bulan mulai 1 Januari 2026 disambut gembira oleh jutaan tenaga pendidik di Indonesia. Dengan kebijakan ini, total insentif yang diterima guru honorer menjadi Rp400 ribu per bulan, setelah sebelumnya berada di angka Rp300 ribu.

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya dilihat dari besaran nominal yang diterima masing-masing individu.

“Kalau dilihat nilai Rp100 ribunya tentu tidak terlalu besar. Tetapi jika dikalikan dengan jumlah guru honorer yang mencapai sekitar 2,6 juta orang atau 56 persen dari total guru di Indonesia, maka angkanya sangat signifikan,” ujar Saleh dalam keterangan persnya, Sabtu (27/12/2025).

Menurut Ketua Komisi VII DPR RI itu, tambahan insentif tersebut membuat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus menyiapkan anggaran sekitar Rp3,12 triliun per tahun. Kendati demikian, ia menilai tambahan tersebut tetap memberi manfaat nyata bagi guru honorer.

“Paling tidak, tambahan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Apakah sudah ideal? Tentu belum. Pemerintah harus terus bekerja agar ke depan kesejahteraan guru honorer dapat meningkat lebih baik lagi,” katanya.

Namun, Saleh menyoroti kebijakan tersebut belum menyentuh kelompok lain yang perannya sangat vital dalam dunia pendidikan, yakni tenaga administratif sekolah. Ia menegaskan hampir semua satuan pendidikan bergantung pada kinerja tenaga administratif.

“Mereka mengurus persiapan kelas, absensi, alat tulis, alat peraga, hingga sarana olahraga. Pengelolaan dana BOS juga sebagian besar berada di tangan mereka, mulai dari inventarisasi hingga laporan pertanggungjawaban,” jelasnya.

Selain itu, tenaga administratif juga berperan penting dalam mengelola pembayaran SPP siswa yang sangat menentukan kelancaran operasional sekolah. Jika terjadi kendala, mereka kerap berada di posisi paling sulit karena harus menjaga keseimbangan antara aturan dan kebutuhan sekolah.