Insentif EV Dinilai Perkuat Hilirisasi Nikel Nasional

VISI.NEWS | BANDUNG - Kebijakan insentif kendaraan listrik berbasis nikel yang tengah disiapkan pemerintah dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat industri baterai nasional sekaligus memperdalam hilirisasi mineral Indonesia. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menilai arah kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah mulai lebih selektif dalam membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.

"Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Fahmi dalam keterangannya dikutip, Selasa (26/5/2026).

Menurut Fahmi, kebijakan yang membedakan kendaraan listrik berbasis nikel dan nonnikel lebih relevan dengan kepentingan industri dalam negeri dibandingkan skema sebelumnya. Langkah itu juga dianggap penting di tengah mulai berkurangnya insentif terhadap kendaraan listrik impor utuh atau completely built up.

Analisis tersebut muncul di tengah pertumbuhan pasar kendaraan listrik Indonesia yang terus meningkat signifikan. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat penjualan battery electric vehicle mencapai 56.204 unit pada 2024 dan melonjak menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.

Meski pasar berkembang pesat, dominasi kendaraan listrik berbasis baterai lithium iron phosphate atau LFP masih sangat besar. Pada 2024, kendaraan berbasis LFP tercatat mencapai 83,3 persen dari total pasar. Sementara kendaraan berbasis nickel manganese cobalt atau NMC hanya menyumbang 16,7 persen.

Namun tren mulai bergeser pada 2025. Penjualan kendaraan berbasis NMC meningkat menjadi 26.069 unit atau tumbuh 177,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengoptimalkan cadangan nikelnya yang terbesar di dunia.

"Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Fahmi menegaskan insentif semata tidak cukup bila tidak diikuti pembangunan fasilitas produksi dalam negeri, peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, serta transfer teknologi dari investor asing. Menurutnya, keberhasilan industri kendaraan listrik nasional bergantung pada konsistensi roadmap hilirisasi pemerintah.

Ia juga menilai Holding Industri Pertambangan MIND ID memiliki posisi strategis dalam memperkuat pengembangan baterai berbasis NMC melalui kerja sama teknologi dengan investor global.

Pemerintah sendiri berencana mulai menggulirkan insentif kendaraan listrik pada Juni 2026. Program tersebut mencakup 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu sepeda motor listrik dengan skema insentif berbeda berdasarkan jenis baterai yang digunakan.