HET Minyakita Bakal Direvisi, Nasim Khan Ingatkan Potensi Penimbunan dan Harga 'Liar'

VISI.NEWS | JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita mendapat sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, memperingatkan bahwa kenaikan HET tersebut berisiko memicu lonjakan harga di tingkat konsumen yang melampaui batas kewajaran jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat.

Nasim mengungkapkan keprihatinannya karena saat ini pun harga Minyakita di berbagai daerah sudah jauh melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok per 4 Mei 2026, harga rata-rata nasional telah menyentuh Rp15.915 per liter.

"Ini menunjukkan bahwa dengan HET saat ini saja, harga di pasaran sudah melampaui batas. Bahkan di Pekanbaru harga menembus Rp20 ribu dan di Cirebon mencapai Rp21 ribu per liter. Jika HET dinaikkan tanpa pengawasan, dikhawatirkan harga akan semakin tidak terkendali," tegas Nasim Khan di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menteri Perdagangan sebelumnya menyatakan rencana penyesuaian harga ini dipengaruhi oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO) dan biaya produksi, bukan karena program biodiesel. Namun, Nasim menekankan bahwa stabilitas harga Minyakita adalah tanggung jawab pemerintah karena menyangkut ketahanan pangan rumah tangga, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

Legislator asal Jawa Timur ini juga mendesak pemerintah untuk menjamin kelancaran distribusi dan menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan. Penimbunan dinilai hanya akan memperparah kelangkaan yang kini mulai terjadi di beberapa daerah dan mendorong harga semakin melambung tinggi.

"Jangan sampai ada pihak yang menimbun demi keuntungan pribadi. Praktik ini sangat merugikan masyarakat. Pemerintah harus hadir melakukan pengawasan lapangan secara langsung," ujarnya.

Selain rumah tangga, kelompok yang paling terancam adalah pelaku UMKM yang mengandalkan Minyakita sebagai bahan baku produksi. Nasim mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan skema subsidi atau intervensi khusus agar beban produksi UMKM tidak membengkak yang dapat mematikan usaha mereka.