Hamas Resmi Bubarkan Pemerintahan di Gaza, Apa yang Terjadi?

Al Farra kemudian membubarkan komite tersebut guna mempermudah proses transisi pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), komite teknokrat yang berbasis di Kairo, Mesir.

Hamas, yang merupakan singkatan dari Harakat al-Muqawama al-Islamiyya atau Gerakan Perlawanan Islam, telah menjadi pemerintahan de facto di Jalur Gaza sejak 2007. Pada pemilu legislatif 2006, Hamas meraih 74 dari 132 kursi parlemen, sementara Fatah memperoleh 45 kursi sehingga Hamas menjadi kekuatan politik terbesar di Dewan Legislatif Palestina.

Selama memimpin Gaza, Hamas dikenal sebagai kelompok yang menentang kebijakan Israel. Terbaru, Hamas mengutuk rencana pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih Gaza City.

Dalam pernyataannya, Hamas menyebut penggunaan istilah 'mengontrol' alih-alih "'menduduki' sebagai upaya pemerintah Israel menghindari tanggung jawab hukum atas dampak operasi militernya terhadap warga sipil.

Hamas juga menilai pemerintah Israel mengabaikan nasib para sandera yang masih berada di Gaza dan berpotensi terdampak apabila operasi militer diperluas.

"Mereka menyadari bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka," demikian pernyataan Hamas, seperti dikutip Al Jazeera.

Hamas menambahkan, rencana penguasaan wilayah tersebut sekaligus menjelaskan keputusan Israel menarik diri dari putaran terakhir perundingan yang sebelumnya disebut hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata.