Hamas Resmi Bubarkan Pemerintahan di Gaza, Apa yang Terjadi?

VISI.NEWS - Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahan de facto yang telah dipimpinnya di Jalur Gaza selama sekitar 18 tahun. Kelompok tersebut menyatakan siap menyerahkan pengelolaan administrasi sipil kepada komite teknokrat Palestina sebagai bagian dari proses transisi pemerintahan.

Mengutip Reuters, Selasa (7/7/2026), pengumuman itu disampaikan Hamas pada Senin (6/7/2026). Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari rencana yang didukung Amerika Serikat untuk penataan kembali pemerintahan di Gaza setelah konflik berkepanjangan.

Sebelumnya, Amerika Serikat menggagas pembentukan Board of Peace (BOP) sebagai upaya mendukung proses pembangunan kembali Jalur Gaza pascakonflik.

Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan organisasi tersebut tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan di Jalur Gaza.

"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza," kata Hazem Qassem.

Menurut Hamas, keputusan itu membuka jalan bagi komite teknokrat untuk mengambil alih administrasi sipil di wilayah tersebut.

Hamas memimpin pemerintahan di Jalur Gaza sejak mengambil alih kendali wilayah itu dari faksi Fatah pada 2007, setelah memenangkan pemilu legislatif Palestina pada 2006.

Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengatakan kepada AFP bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah mengajukan pengunduran diri.