Hamas Resmi Bubarkan Pemerintahan di Gaza, Apa yang Terjadi?

VISI.NEWS - Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahan de facto yang telah dipimpinnya di Jalur Gaza selama sekitar 18 tahun. Kelompok tersebut menyatakan siap menyerahkan pengelolaan administrasi sipil kepada komite teknokrat Palestina sebagai bagian dari proses transisi pemerintahan.

Mengutip Reuters, Selasa (7/7/2026), pengumuman itu disampaikan Hamas pada Senin (6/7/2026). Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari rencana yang didukung Amerika Serikat untuk penataan kembali pemerintahan di Gaza setelah konflik berkepanjangan.

Sebelumnya, Amerika Serikat menggagas pembentukan Board of Peace (BOP) sebagai upaya mendukung proses pembangunan kembali Jalur Gaza pascakonflik.

Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan organisasi tersebut tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan di Jalur Gaza.

"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza," kata Hazem Qassem.

Menurut Hamas, keputusan itu membuka jalan bagi komite teknokrat untuk mengambil alih administrasi sipil di wilayah tersebut.

Hamas memimpin pemerintahan di Jalur Gaza sejak mengambil alih kendali wilayah itu dari faksi Fatah pada 2007, setelah memenangkan pemilu legislatif Palestina pada 2006.

Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengatakan kepada AFP bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah mengajukan pengunduran diri.

Al Farra kemudian membubarkan komite tersebut guna mempermudah proses transisi pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), komite teknokrat yang berbasis di Kairo, Mesir.

Hamas, yang merupakan singkatan dari Harakat al-Muqawama al-Islamiyya atau Gerakan Perlawanan Islam, telah menjadi pemerintahan de facto di Jalur Gaza sejak 2007. Pada pemilu legislatif 2006, Hamas meraih 74 dari 132 kursi parlemen, sementara Fatah memperoleh 45 kursi sehingga Hamas menjadi kekuatan politik terbesar di Dewan Legislatif Palestina.

Selama memimpin Gaza, Hamas dikenal sebagai kelompok yang menentang kebijakan Israel. Terbaru, Hamas mengutuk rencana pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih Gaza City.

Dalam pernyataannya, Hamas menyebut penggunaan istilah 'mengontrol' alih-alih "'menduduki' sebagai upaya pemerintah Israel menghindari tanggung jawab hukum atas dampak operasi militernya terhadap warga sipil.

Hamas juga menilai pemerintah Israel mengabaikan nasib para sandera yang masih berada di Gaza dan berpotensi terdampak apabila operasi militer diperluas.

"Mereka menyadari bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka," demikian pernyataan Hamas, seperti dikutip Al Jazeera.

Hamas menambahkan, rencana penguasaan wilayah tersebut sekaligus menjelaskan keputusan Israel menarik diri dari putaran terakhir perundingan yang sebelumnya disebut hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata.