Haji dan Toleransi, Pesan Wamenhaj di Bali

Secara khusus, Dahnil meminta jajaran Kemenhaj di Provinsi Bali untuk mengembangkan nilai tasamuh atau toleransi serta memperkuat peran kebangsaan secara kolektif. Ia menilai Bali memiliki modal sosial yang kuat untuk mengelola haji sekaligus merawat toleransi, sehingga kehadiran kementerian baru ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dahnil juga mengapresiasi sikap terbuka masyarakat dan ormas keagamaan di Bali yang menyambut kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dengan semangat kebersamaan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali, H. Mahmudi, menyampaikan harapannya agar PLHUT Karangasem dapat menjadi pusat layanan sekaligus sentral kegiatan umat di wilayah Bali Timur. Menurutnya, keberadaan PLHUT tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai media pembinaan, edukasi, serta pelindungan jemaah haji dan umrah di Kabupaten Karangasem.

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Bali, Dahnil juga menyambangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali pada Kamis (18/12/2025). Bertempat di ruang aula MUI, Wamenhaj bertemu dengan pengurus MUI, perwakilan ormas Islam, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah (PPIU dan PIHK) untuk berdialog mengenai peran dan arah kebijakan kementerian baru tersebut.

Dalam pertemuan itu, Dahnil menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah juga dilandasi pertimbangan ekonomi yang besar. Ia menyebut antrean haji yang mencapai sekitar 5,4 juta orang, ditambah sekitar 2,6 juta jemaah umrah, memiliki potensi perputaran ekonomi lebih dari Rp40 triliun. Oleh karena itu, negara hadir untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan pelindungan yang adil, termasuk melalui perbaikan tata kelola kuota berbasis daftar tunggu agar seluruh jemaah di berbagai daerah memperoleh hak yang sama.

@uli