Haji dan Toleransi, Pesan Wamenhaj di Bali

VISI.NEWS | KARANGASEM - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk mengelola urusan haji dan toleransi secara serius, profesional, dan berimbang. Menurutnya, dua isu tersebut merupakan kekuatan sekaligus keunggulan Bali dibandingkan daerah lain, karena mampu memadukan pelayanan keagamaan dengan kehidupan sosial yang harmonis di tengah kemajemukan.

Pesan tersebut disampaikan Dahnil saat meresmikan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat (19/12/2025). Peresmian ini dihadiri Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali I Wayan Serinada, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan keagamaan, perbankan, para kepala KUA dan madrasah se-Kabupaten Karangasem, serta jemaah haji dari wilayah setempat.

Dahnil menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah memiliki dasar historis yang kuat karena penyelenggaraan ibadah haji sejak lama memengaruhi tata kelola sosial, ekonomi, dan kebangsaan di Indonesia. Ia menekankan bahwa meskipun layanan haji tampak ditujukan secara khusus kepada jemaah, dampaknya harus dirasakan secara luas oleh masyarakat dan bangsa.

“Walaupun inputnya tampak eksklusif, hanya jemaah haji, tetapi outputnya harus inklusif dan berefek pada kehidupan berbangsa,” ujar Dahnil. Ia menambahkan, visi Kementerian Haji dan Umrah dirumuskan dalam trilogi sukses haji, yakni sukses ritual, sukses ekonomi, dan sukses peradaban, yang harus dijalankan secara konsisten di seluruh daerah.

Ia juga menyoroti keunikan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang tetap menjadikan Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Dahnil, Kementerian Haji dan Umrah memiliki peran strategis sebagai jembatan dialog antara kelompok mayoritas dan minoritas, sehingga penyelenggaraan haji dapat memberi dampak positif terhadap kohesi sosial dan toleransi antarumat beragama.

Secara khusus, Dahnil meminta jajaran Kemenhaj di Provinsi Bali untuk mengembangkan nilai tasamuh atau toleransi serta memperkuat peran kebangsaan secara kolektif. Ia menilai Bali memiliki modal sosial yang kuat untuk mengelola haji sekaligus merawat toleransi, sehingga kehadiran kementerian baru ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dahnil juga mengapresiasi sikap terbuka masyarakat dan ormas keagamaan di Bali yang menyambut kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dengan semangat kebersamaan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali, H. Mahmudi, menyampaikan harapannya agar PLHUT Karangasem dapat menjadi pusat layanan sekaligus sentral kegiatan umat di wilayah Bali Timur. Menurutnya, keberadaan PLHUT tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai media pembinaan, edukasi, serta pelindungan jemaah haji dan umrah di Kabupaten Karangasem.

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Bali, Dahnil juga menyambangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali pada Kamis (18/12/2025). Bertempat di ruang aula MUI, Wamenhaj bertemu dengan pengurus MUI, perwakilan ormas Islam, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah (PPIU dan PIHK) untuk berdialog mengenai peran dan arah kebijakan kementerian baru tersebut.

Dalam pertemuan itu, Dahnil menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah juga dilandasi pertimbangan ekonomi yang besar. Ia menyebut antrean haji yang mencapai sekitar 5,4 juta orang, ditambah sekitar 2,6 juta jemaah umrah, memiliki potensi perputaran ekonomi lebih dari Rp40 triliun. Oleh karena itu, negara hadir untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan pelindungan yang adil, termasuk melalui perbaikan tata kelola kuota berbasis daftar tunggu agar seluruh jemaah di berbagai daerah memperoleh hak yang sama.

@uli