Habib Syarief Muhammad: Anggaran Pendidikan Tertinggi Sepanjang Sejarah, Presiden Tunjukkan Kepedulian

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Menurutnya, hal ini mencerminkan perhatian serius Presiden terhadap sektor pendidikan. “Ini baru pertama kali anggaran pendidikan paling tinggi setelah sekian puluh tahun. Ini sebagai bentuk concern Bapak Presiden terhadap dunia pendidikan,” ujar Habib dalam sebuah forum, Rabu (20/8/2025). Meski demikian, ia menyoroti bahwa porsi anggaran 20 persen dari APBN yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar masih belum sepenuhnya dinikmati sektor pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pasalnya, sebagian dana masuk ke sekolah-sekolah kedinasan. “Dari 20 persen APBN, khusus untuk kementerian pendidikan hanya sekitar 20 persen lagi. Jadi tetap ada setback,” jelasnya. Habib mengingatkan, perjuangan untuk menetapkan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dalam UUD 1945 membutuhkan waktu hampir dua tahun dua bulan. Angka tersebut dipilih setelah studi banding ke berbagai negara, di mana Indonesia saat itu hanya mengalokasikan 3,5 persen untuk pendidikan. Angka itu jauh tertinggal dibanding Singapura dan Brunei Darussalam yang mencapai 19 hingga 21 persen. “Kenapa sampai dimasukkan ke dalam konstitusi? Agar pemerintah benar-benar memberikan kepedulian. Dengan 20 persen itu bargaining position kita sangat kuat,” ungkapnya. Ia pun berharap, dengan anggaran pendidikan yang mencapai lebih dari Rp700 triliun, kualitas pendidikan nasional bisa meningkat signifikan. Habib juga mengapresiasi langkah Presiden yang menurutnya menunjukkan komitmen, termasuk melalui program SMA unggulan dan sekolah rakyat. Selain itu, ia menyampaikan penghargaan kepada Menteri Pendidikan yang saat ini berasal dari lingkungan akademik, serta dukungan Fraksi Golkar di MPR yang membentuk tim khusus untuk memastikan pengembalian mandatory spending pendidikan. “Ini indikator bahwa pemerintah sekarang betul-betul memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan,” tutup Habib. @givary