VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan hingga saat ini sudah ada 211 titik yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul mengatakan dari jumlah itu, 45 di antaranya sudah siap digunakan untuk menggelar Sekolah Rakyat tahap pertama. Hal ini Gus Ipul sampaikan usai menggelar rapat bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih, Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Kemensos, Jakarta pada Jumat (21/3/2025).
Dalam pertemuan itu, Mensos melaporkan perkembangan persiapan Sekolah Rakyat.
"Per
hari ini sudah ada 45 (titik) tahap pertama yang sudah siap membuka
pendaftaran siswa," kata Gus Ipul dikutip dari laman
resmi Kemensos, Sabtu (22/3/2025).
Adapun total 211 titik tersebut, 164 dinantaranya merupakan usulan dari berbagai
pemerintah daerah yang terdiri dari 38 titik berupa bangunan dan 126 titik berupa tanah. Sedangkan 45 titik yang siap digunakan untuk tahap pertama pada Juli 2025 adalah
aset milik Kemensos. Rinciannya, yakni 33 sentra, 6 balai,
4 IPWL, Poltekesos, dan Pusdiklatprof. Salah satunya berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL)
Bekasi. Kemudian, ada juga dua titik yang diusulkan oleh
perguruan tinggi.
Meski demikian, Gus Ipul mengatakan, jumlah tersebut masih bisa berubah. Sebab, Kemensos tetap membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengusulkan lokasi strategis pembangunan Sekolah Rakyat.
"Per hari ini sudah ada 211, nanti insya
Allah, nanti malam akan ada tambahan-tambahan," ujarnya.
"Tinggal sekarang titik-titik itu perlu disurvei kelayakannya oleh Kementerian
Pekerjaan Umum. Ini masih memerlukan waktu," jelasnya.
Sekolah Rakyat terdiri dari jenjang SD,
SMP, hingga
SMA. Sekolah dengan konsep asrama ini diperuntukkan bagi para calon siswa dari keluarga miskin yang masuk dalam
desil 1 hingga desil 3 berdasarkan
Data Tunggal Sosial Terpadu Sosial
Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh
biaya di sekolah ini ditanggung oleh
negara atau
gratis. Sehingga para siswa tidak akan dikenakan biaya.
Kurikulum yang nantinya digunakan di Sekolah Rakyat adalah kurikulum nasional. Sedangkan
tenaga pengajarnya yang akan direkrut merupakan
guru yang telah lulus
Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Diutamakan adalah guru-guru PPG yang ada di sekitar lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul. @desi