GNPK RI Jabar Apresiasi Kinerja Positif GNPK RI Kabupaten Bandung 

• "Apabila pola kerja yang diterapkan oleh PD GNPK RI Kab. Bandung dianggap berhasil, maka saya selaku Ketua PW GNPK RI Jawa Barat akan mengusulkan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK RI, agar pola ini bisa diterapkan secara nasional," kata pria yang akrab disapa Abah ini.

VISI.NEWS | BANDUNG - Pengurus Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Jawa Barat (Jabar) mengapresiasi kinerja positif GNPK RI Kabupaten Bandung.

"Khusus dalam membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait penyaluran dana bansos, baik BPNT maupun PKH dan jenis bantuan lainnya," ujar Ketua GNPK RI Jabar Nana S Hadiwinata kepada VISI.NEWS, Senin (28/2/2022) petang.

Pada tanggal 26 Februari 2022 PD GNPK RI Kab. Bandung, kata Nana, telah mengadakan rapat pleno pengurus, khusus membahas isu-isu tersebut, dan menerjunkan tim untuk melakukan investigasi ke berbagai desa/kelurahan yang banyak mendapat keluhan KPM mengenai bantuan tersebut.

"Kita memang harus bekerja secara profesional dan proporsional. Hasil investigasi tersebut penting untuk menjadi masukan bagi kepala daerah, dinas sosial dan pihak terkait lainnya. Kalau nanti di triwulan kedua masih terjadi seperti ini, bisa saja dilakukan lapdu, dan kita kawal prosesnya di APH," ungkapnya.

Hal ini, kata Nana, dilakukan mengingat banyaknya aduan masyarakat yang disampaikan kepada GNPK RI Kab. Bandung dengan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pelaksana penyaluran bantuan.

"Oleh karenanya rapat pleno tersebut dilakukan untuk menyikapi permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh masyarakat khususnya KPM," kata Nana.

Selaku Ketua PW GNPK RI Jawa Barat, kata Nana, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja positifnya PD GNPK Kab. Bansung yang telah memiliki kepedulian tinggi dan pro antikorupsi untuk kepentingan masyarakat.

"Kami menilai pola kerja temen temen GNPK RI Kab. Bandung sangat bagus, baik secara administrasi maupun prilaku dari para pengurus," tandasnya.

Pola monitoring dan evaluasi yang sekarang sedang dilakukan GNPK RI Kab. Bandung, kata Nana, sangat efektif dilakukan karena disitu ada komunikasi antara pelaksana, masyarakat dan GNPK RI.

"Adapun temuan-temuan yang ada, nantinya akan dilakukan kajian hukum, untuk melihat apakah dalam pelaksanaan penyaluran BPNT dan PKH sebagaimana dikeluhkan oleh masyarakat benar adanya atau tidak, " jelasnya.

Hasil kajian hukum tersebut, kata Nana, akan direkomendasikan kepada Bupati, Ketua DPRD dan Kadinsos sebagai saran dan pendapat dari GNPK RI Kab. Bandung.

Saran dan pendapat itu bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan penyaluran BPNT dan PKH terhadap adanya dugaan penyimpangan. "Selain itu juga, GNPK RI Kab. Bandung akan memberikan solusi-solusi penanganannya kepada pemerintah, baik birokrat, legislatif dan yudikatif," tandasnya.

Hal ini, kata Nana, sesuai dengan tupoksi GNPK RI yaitu melakukan pencegahan korupsi dengan bentuk pengawasan masyarakat.

"Apabila pola kerja yang diterapkan oleh PD GNPK RI Kab. Bandung dianggap berhasil, maka saya selaku Ketua PW GNPK RI Jawa Barat akan mengusulkan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK RI, agar pola ini bisa diterapkan secara nasional," kata pria yang akrab disapa Abah ini.

Untuk itu, ia menyampaikan ucapan selamat bekerja buat teman teman GNPK RI Kab. Bandung dengan tetap menjaga marwah GNPK RI ini. "GNPK RI hadir untuk negeri dengan melakukan pencegahan korupsi," pungkasnya.@alfa