Gesekan Politik KDM dan PDIP yang Tak Kunjung Reda

VISI.NEWS | BANDUNG – Hubungan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas. Insiden walk out yang dilakukan oleh Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat dalam sidang paripurna pada Jumat lalu menjadi bukti terbaru dari ketegangan yang telah berlangsung lama. Pasang surut hubungan antara KDM dan PDIP memang bukan hal baru dalam panggung politik Jawa Barat.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024, PDIP sempat membuka pintu komunikasi dengan KDM. Namun, partai berlambang banteng tersebut akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan internal mereka, Jeje Wiradinata dan Ronald Surapradja. Keputusan itu menutup kemungkinan PDIP dan KDM berkoalisi, sekaligus memulai babak baru ketegangan politik antara keduanya.

KDM merespons keputusan tersebut dengan melaju bersama Erwan Setiawan. Sejumlah survei menunjukkan pasangan ini mendapat dukungan kuat bahkan di daerah-daerah basis PDIP. Di Kabupaten Ciamis, misalnya, KDM mengantongi 67,7 persen suara, sementara di Majalengka angka dukungannya melonjak hingga 87,7 persen. Ini menjadi tamparan keras bagi PDIP, yang selama ini mendominasi wilayah tersebut.

Ketika hasil Pilkada diumumkan, pasangan KDM-Erwan menang telak dengan perolehan 62 persen suara. Di daerah yang dulunya menjadi ‘kandang banteng’, seperti Ciamis dan Majalengka, pasangan ini unggul mutlak. PDIP yang semula percaya diri dengan kekuatan akar rumputnya di wilayah Jawa Barat, harus menerima kenyataan pahit.

Ketegangan kembali terjadi usai banjir besar melanda Jabodetabek dan sejumlah wilayah Jawa Barat pada Maret 2025. KDM menyebut alih fungsi lahan di kawasan Puncak sebagai salah satu penyebab utama, dan mendesak agar bangunan-bangunan yang melanggar aturan segera dibongkar. PDIP melalui Ketua DPD-nya, Ono Surono, merespons dengan nada keras, menuding kebijakan tersebut diskriminatif.

"PDIP tantang Gubernur Jabar untuk membongkar juga bangunan-bangunan lainnya. Yang milik swasta juga bongkar, jangan hanya yang BUMD," ujar Ono dalam sebuah diskusi di DPRD Jabar. Kritik itu seolah membuka front baru dalam hubungan panas antara PDIP dan KDM. Namun, KDM merespons diplomatis dengan mengatakan bahwa pembongkaran akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Gesekan pun merembet ke ranah nasional. Setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap KPK pada Februari 2025, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi melarang kepala daerah dari PDIP mengikuti retret di Magelang. KDM, menanggapi perintah tersebut secara terbuka dan tajam.

"Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Tapi kepala daerah itu tunduk pada pemerintah, bukan hanya partai," ujar KDM saat memberi pernyataan di Gedung DPRD Jawa Barat. Ia memastikan seluruh kepala daerah di Jawa Barat akan tetap mengikuti pengarahan Presiden Prabowo Subianto, terlepas dari larangan internal PDIP.

Konflik yang berulang ini mencerminkan ketegangan ideologis dan strategis antara KDM yang semakin kuat secara elektoral, dengan PDIP yang merasa terancam di wilayah yang dulu menjadi basis kekuatannya. KDM menunjukkan pengaruh politik yang besar di Jawa Barat, bahkan sanggup menaklukkan basis lawan.

Dengan Pilkada dan dinamika politik nasional yang terus bergerak, gesekan antara KDM dan PDIP tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Publik Jawa Barat kini menyaksikan bagaimana tarik ulur kekuasaan ini membentuk peta kekuatan politik yang baru, dan KDM menjadi salah satu aktor sentral dalam perubahan tersebut.

@uli