Gerindra Sambut Baik Dukungan PDIP ke Pemerintah, Tegaskan Tak Terkait Amnesti Hasto

VISI.NEWS | JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyambut baik pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dasco, langkah tersebut merupakan sinyal positif bagi stabilitas pemerintahan, tanpa dikaitkan dengan pemberian amnesti kepada eks Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. “Jadi, kita pertama menyambut baik dari PDIP yang mendukung pemerintah Prabowo,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/8/2025). Ia menyatakan telah menyimak pidato Megawati yang mengarahkan agar kader PDIP turut mendukung kebijakan pemerintah, namun tetap memberi kritik bila diperlukan. “Nah, hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya,” lanjutnya. Dasco menegaskan, dukungan PDIP kepada pemerintah bukan imbal balik dari amnesti terhadap Hasto. Ia menyebut Megawati telah menyatakan dukungan terhadap program pemerintah jauh sebelum Kongres PDIP digelar. “Saya pikir tidak ada kaitannya (dukungan dan amnesti Hasto). Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP,” tegas Dasco. Meski demikian, ia belum mendapat informasi soal kemungkinan PDIP bergabung secara resmi dalam koalisi pemerintahan. “Ya saya rasa kalau masalah masuk ke pemerintahan atau tidak masuk ke pemerintahan, ya itu nanti tinggal ditanyakan kepada pihak pemerintah ya. Karena hal ini saya belum dengar,” ucapnya. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dalam kegiatan bimbingan teknis di Bali sebelumnya mengungkapkan bahwa Megawati mengingatkan seluruh kader agar tetap solid dan berperan sebagai penopang pemerintahan. “Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global,” ujar Deddy, Kamis (31/7/2025). @ffr