Prabowo ke Lokasi Gempa NTT, Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi 26 Aug 2026 Melchias Markus Mekeng Ingatkan Risiko Salah Sasaran Pembatasan Pertalite Berbasis Desil 26 Aug 2026 Bank Mandiri Sampaikan Permintaan Maaf, Rekening Botok Dibuka 26 Aug 2026 TPA Cioray Tasikmalaya Terbakar, Lima Hektare Terdampak 26 Aug 2026 Satu dari Tiga Korban Pantai Karangpapak Ditemukan Meninggal 26 Aug 2026 Hadiri Pesta Biru, Farhan, "Kalau lihat dari pemain, optimis pisan" 26 Aug 2026 UAJY Raih Hibah United Board 2026, Bersama AMSI Perkuat Jurnalisme Biodiversitas 26 Aug 2026 7 Tempat Makan Enak Dekat Stasiun Padalarang 26 Aug 2026 Pendakian Gunung Lincing Malang Ditutup akibat Kebakaran Hutan 26 Aug 2026 Pendaftaran TKA SMA 2026 Dibuka hingga 27 September, Ini Syaratnya 26 Aug 2026 Prabowo ke Lokasi Gempa NTT, Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi 26 Aug 2026 Melchias Markus Mekeng Ingatkan Risiko Salah Sasaran Pembatasan Pertalite Berbasis Desil 26 Aug 2026 Bank Mandiri Sampaikan Permintaan Maaf, Rekening Botok Dibuka 26 Aug 2026 TPA Cioray Tasikmalaya Terbakar, Lima Hektare Terdampak 26 Aug 2026 Satu dari Tiga Korban Pantai Karangpapak Ditemukan Meninggal 26 Aug 2026 Hadiri Pesta Biru, Farhan, "Kalau lihat dari pemain, optimis pisan" 26 Aug 2026 UAJY Raih Hibah United Board 2026, Bersama AMSI Perkuat Jurnalisme Biodiversitas 26 Aug 2026 7 Tempat Makan Enak Dekat Stasiun Padalarang 26 Aug 2026 Pendakian Gunung Lincing Malang Ditutup akibat Kebakaran Hutan 26 Aug 2026 Pendaftaran TKA SMA 2026 Dibuka hingga 27 September, Ini Syaratnya 26 Aug 2026

Gedung Putih Ambil Alih Pool Pers, WHCA Kehilangan Wewenang

Desi Rossilawati
Rabu, 26 Februari 2025 | 22:35 WIB
Bagikan
Gedung Putih Ambil Alih Pool Pers, WHCA Kehilangan Wewenang
VISI.NEWS | AMERIKA SERIKAT - Gedung Putih kini mengambil kendali penuh dalam menentukan wartawan yang dapat meliput acara-acara presiden, mengakhiri peran tradisional yang selama ini dipegang oleh Asosiasi Koresponden Gedung Putih (WHCA), sebuah organisasi independen yang telah beroperasi sejak 1914. Dalam pengumuman pada Selasa (25/2/2025), Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa WHCA tidak lagi memiliki 'monopoli' dalam memilih anggota pool pers, kelompok kecil wartawan yang diizinkan masuk ke ruang-ruang terbatas seperti Ruang Oval atau Air Force One, dan bertugas membagikan laporan mereka kepada media lain. "Tidak lagi," kata Leavitt. "Saya bangga mengumumkan bahwa kita akan mengembalikan kekuatan itu kepada rakyat. Mulai sekarang, pool pers Gedung Putih akan ditentukan oleh tim pers Gedung Putih." sambungnya. Saat dimintai komentar, Presiden Donald Trump, yang tengah berada di Ruang Oval menyambut baik perubahan ini. "Kami yang akan memegang kendali," ujarnya, seperti dikutip dari CNA, Rabu (26/2/2025). Langkah ini diumumkan di tengah ketegangan antara Gedung Putih dan Associated Press (AP), yang telah dilarang dari acara presiden setelah berselisih dengan Trump mengenai upaya penamaan ulang Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Trump sendiri melabeli AP sebagai 'buruk' dan 'kiri radikal', serta mengagumi peta bertuliskan 'Teluk Amerika' yang terpajang di belakangnya. Sejak hampir satu abad lalu, WHCA bertanggung jawab atas sistem pool pers sebagai bentuk kerja sama antara berbagai media yang bersaing. Namun, menurut Leavitt, WHCA selama ini telah 'mendikte wartawan mana yang boleh mengajukan pertanyaan kepada presiden AS di ruang-ruang paling intim ini.' Ia menegaskan bahwa media arus utama tetap dapat bergabung dalam pool pers. "Namun, akses juga akan dibuka untuk media yang layak yang sebelumnya belum pernah diberi kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab penting ini," ujarnya. Tak lama setelah pengumuman ini, penasihat senior Gedung Putih Jason Miller membuat status di media sosial X. "R.I.P. @WHCA 1914-2025", tulis Jason Miller di laman X. Presiden WHCA Eugene Daniels mengecam keputusan ini, dengan menegaskan bahwa Gedung Putih tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya. "Langkah ini merusak kemerdekaan pers bebas di AS. Ini menunjukkan pemerintah akan memilih wartawan yang meliput presiden," ujar Daniels. "Di negara bebas, pemimpin tidak boleh bisa memilih koresponden mereka sendiri." sambungnya. Sementara itu, Jacqui Heinrich, koresponden senior Gedung Putih dari Fox News, juga menyoroti bahaya kebijakan ini. "Kebijakan ini tidak mengembalikan kekuatan kepada rakyat - ini memberikan kekuatan kepada Gedung Putih." demikian status tertulis Heinrich di laman X. Langkah ini menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dalam pemerintahan Trump, yang sejak menjabat kembali pada 20 Januari 2025, telah banyak melakukan perubahan radikal dalam birokrasi dan hubungan dengan media. @ffr

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

VisiNews Club

Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!

Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.