Forum Agama (R20) di Bali dan Kesigapan PBNU Menganulir Rekomendasi LDNU Kepada Pemerintah

Oleh Bambang Melga Suprayogi, M.Sn.

GAYUNG bersambut dari beberapa kalangan pengurus Nahdlatul Ulama (NU), baik pengurus sekarang dan mantan pengurus periode lalu. Atas keluarnya keputusan Ketua Pengurus Wilayah (PWNU), dan Rais Aam, dengan instruksi bernomor 225/PB.03/A.I.03.41/99/10/2022. Yang menganulir permintaan Lembaga Dakwah (LDNU) kepada pemerintah untuk melakukan keputusan politik, pelarangan faham wahabisme di Indonesia.

Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul rilis LDNU yang dinilai bersebrangan dan kontraproduktif, sehingga menimbulkan prasangka, tafsir di masyarakat terhadap sikap PBNU itu sendiri.

Tafsir dari kalangan diberbagai komponen masyarakat atas sikap LDNU yang seolah sikap PBNU secara keseluruhan ini, menjadikan PBNU merasa kena imbasnya.

PBNU sendiri di bawah ketuanya yang sekarang Gus Yahya Cholil Staquf seperti dalam, "Muhtamar Lampung," sangat menyetujui pandangan ketua umum PBNU sebelumnya, Prof KH Said Aqil Siroj, yang ingin NU tetap dalam jalur sebagai organisasi yang tawassuth, yang memposisikan diri berpandangan siger tengah, dan moderat, ditambah gagasan membawa NU ke arah yang non gerakan politis oleh Gus Yahya, membuat keberadaan NU sekarang lebih solid.

Sehingga langkah LDNU yang mencoba memberi bingkai pada pemerintah agar melakukan pelarangan terhadap faham wahabisme, seakan menjungkirbalikkan prinsip yang baru saja di bangun dan ditetapkan oleh PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya ini, yang dampaknya bisa menimbulkan penafsiran salah kepada NU, dengan sangkaan sebagai organisasi besar umat, yang bisa dianggap bunglon, tak konsisten, dan plin-plan nantinya.

Inilah langkah antisipatif dari Ketua PBNU Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, Senin (31/10/2022).

PBNU dengan bergerak cepat, langsung memberi isyarat tegas kepada LD PBNU, bahwa rekomendasi mereka meminta kepada pemerintah agar memberi putusan politik bagi wahabisme di Indonesia, adalah keputusan sepihak, yang tidak direstui oleh Ketua PBNU maupun Rais Am.