Farhan Soroti Warga Rentan Desil 5-6

VISI.NEWS — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti kondisi masyarakat yang mengalami perubahan status kesejahteraan dari **Desil 5 ke Desil 6**. Kelompok tersebut dinilai perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan sosial, meskipun kondisi ekonominya masih tergolong rentan.

Farhan mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mencermati penerapan kebijakan berbasis desil secara hati-hati. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat diterapkan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.

"Kalau untuk Desil 9 dan Desil 10, bagaimanapun juga kita ini Bandung salah satu kota yang menurut Kementerian Sosial datanya paling bagus. Kita sudah termasuk yang paling bagus," ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (24/8/2026).

Farhan menjelaskan, masyarakat yang masuk Desil 9 dan Desil 10 merupakan kelompok yang dinilai telah memiliki kondisi ekonomi lebih baik, termasuk pendapatan yang relatif tetap.

Konsekuensi dari status tersebut adalah masyarakat pada kelompok tersebut tidak lagi memperoleh sejumlah subsidi pemerintah, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Namun, Farhan menekankan bahwa penerapan kebijakan tetap harus mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Data kesejahteraan yang tercatat dalam sistem belum tentu selalu menggambarkan perubahan ekonomi warga secara aktual.

"Untuk itu memang kami akan mencermati di lapangan secara sangat hati-hati mengenai penerapan-penerapan aturan terhadap Desil 9 dan Desil 10 ini," katanya.

Menurut Farhan, perhatian Pemkot Bandung tidak hanya diarahkan kepada masyarakat yang berada di Desil 9 dan Desil 10. Justru, kelompok yang mengalami perubahan status dari Desil 5 menjadi Desil 6 menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.

Transisi Desil 5-6 Jadi Perhatian

Farhan membedakan konsekuensi yang dihadapi masyarakat pada masing-masing kelompok. Warga Desil 9 dan Desil 10 menghadapi konsekuensi berupa berkurangnya akses terhadap sejumlah subsidi, sedangkan masyarakat yang berpindah dari Desil 5 ke Desil 6 berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan sosial.

Padahal, menurut Farhan, kondisi ekonomi masyarakat yang masuk dalam transisi tersebut masih dapat berada dalam situasi rentan.

"Kalau buat kami di Kota Bandung yang paling rentan itu adalah antara Desil 5 ke Desil 6. Kalau Desil 9, 10 kan tidak bisa menikmati subsidi. Kalau Desil 5 ke Desil 6, ini adalah tidak bisa menerima bantuan. Padahal posisinya juga sangat jauh lebih rentan," tutur Farhan.

Karena itu, Pemkot Bandung akan memastikan warga yang mengalami perubahan status desil tetap mendapat perhatian. Pemerintah juga akan memeriksa kemungkinan adanya perbedaan antara status dalam pendataan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

"Isu Desil 9, 10 penting, namun kami juga tidak mungkin mengabaikan isu transisi Desil 5 ke Desil 6. Demikian juga sebaliknya," ujarnya.

Untuk memastikan kondisi masyarakat sesuai dengan data, Pemkot Bandung akan memperkuat pemantauan hingga tingkat kewilayahan.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah program Siskamling Siap Jaga Bencana. Melalui program tersebut, warga di tingkat kewilayahan dapat menyampaikan aspirasi, termasuk kondisi sosial dan ekonomi yang mereka alami.

"Kita masih jalan Siskamling Siap Jaga Bencana untuk memastikan bahwa warga di setiap kewilayahan itu bisa menyampaikan aspirasinya. Apakah memang menimbulkan kesulitan atau memang sedang dalam keadaan baik-baik saja," kata Farhan.

Menurutnya, pengawasan dari tingkat kewilayahan menjadi penting karena pemerintah dapat memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat. Terlebih ketika terdapat perubahan status dalam pendataan kesejahteraan yang dapat berdampak terhadap akses warga terhadap bantuan.

Data Harus Sesuai Kondisi Warga

Farhan menegaskan bahwa akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kebijakan bantuan dan subsidi tepat sasaran.

Perubahan status desil tidak boleh serta-merta membuat masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan kehilangan akses terhadap bantuan. Karena itu, Pemkot Bandung akan mencermati kondisi warga sekaligus memastikan terdapat ruang untuk melakukan pembaruan apabila data tidak lagi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

"Yang paling penting adalah instrumen-instrumen untuk berbagai macam bantuan, terutama sekali lagi transisi Desil 5 dan Desil 6 itu bisa tertangani dengan baik," katanya.

Farhan juga menyebut adanya mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang mengalami perubahan status desil. Ia akan mencermati lebih lanjut mekanisme tersebut, termasuk kanal yang disediakan pemerintah pusat untuk memperbarui data kesejahteraan.

"Kalau saya enggak salah itu ada yang namanya website untuk melaporkan tentang perubahan desil tersebut," ucapnya.

Pemkot Bandung, lanjut Farhan, akan terus melakukan pemantauan agar kebijakan berbasis data tidak mengabaikan kondisi masyarakat di lapangan. Pemerintah daerah juga akan berupaya memastikan warga yang masih berada dalam kondisi rentan tetap memperoleh perlindungan yang sesuai.

Bagi Farhan, persoalan utama bukan sekadar perubahan angka atau kategori dalam data kesejahteraan, melainkan dampak langsung perubahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

"Fokus kita, transisi Desil 5 ke Desil 6," pungkasnya.