Erwin: Pelanggaran di Ruang Publik Tidak Selalu Harus Dihukum Represif

VISI.NEWS | BANDUNG - Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa sanksi sosial atas pelanggaran di ruang publik harus mampu memberikan dampak positif dan mendidik, terutama bagi anak muda. Pesan itu ia sampaikan saat meninjau langsung aksi kerja bakti komunitas Free Runners di kawasan Balai Kota Bandung, Minggu (27/7/2025). Komunitas Free Runners mendapat sorotan usai insiden pembagian bir di ajang Pocari Sweat Run Indonesia (PSRI) 2025. Meski tidak ditemukan unsur pidana, Pemkot Bandung memberikan sanksi sosial berupa kerja bakti selama dua minggu. "Saya ucapkan terima kasih kepada komunitas Free Runners yang dengan sukarela menjalani sanksi sosial. Ini bukan hanya soal bersih-bersih, tapi juga pendidikan moral dan tanggung jawab publik," kata Erwin. Sebanyak 30 anggota komunitas ikut membersihkan area Balai Kota dari Taman Sejarah hingga Taman Dewi Sartika. Lokasi ini mereka pilih sendiri sebagai bentuk permintaan maaf kepada publik. Erwin mengapresiasi sikap gentle komunitas tersebut dan menjelaskan bahwa penetapan sanksi telah melalui konsultasi dengan aparat kepolisian. Karena tidak ada pasal pidana yang bisa dikenakan, Pemkot memilih pendekatan restorative justice. "Saya memimpin Kota Bandung berdasarkan prinsip kemaslahatan. Tidak semua pelanggaran harus dihukum secara represif. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk belajar dan memperbaiki,” ujarnya. Ke depan, Erwin mengusulkan agar Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum ditinjau ulang. Menurutnya, perlu ada regulasi yang lebih kuat agar kejadian serupa tidak terulang. “Kita hadir bukan hanya untuk menghukum, tapi juga membina dan menumbuhkan tanggung jawab bersama,” katanya. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menyebut kegiatan ini tak hanya soal hukuman, tapi juga media edukasi bagi warga. Komunitas Free Runners akan dilibatkan dalam berbagai aktivitas sosial sebagai bentuk kontribusi positif kepada masyarakat. @ffr