Era Zona Nyaman Pejabat BUMN Harus Berakhir, Prabowo Berani Lakukan Efisiensi

VISI.NEWS | JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto menghentikan pemberian bonus bagi komisaris dan direksi perusahaan BUMN yang merugi, sebagai keputusan berani dan tepat. Kebijakan itu, menjadi sinyal kuat bahwa era 'zona nyaman' pejabat BUMN sudah berakhir.

Penaian ini dikemukakan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, dalam Forum Legislasi bertajuk 'Pengesahan RUU BUMN Harapkan Percepat Kemajuan Ekonomi Nasional' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2025).

“Pernyataan Presiden Prabowo kemarin sangat menarik. Beliau bilang, perusahaan rugi kok komisaris dan direksinya masih dapat bonus, bahkan bonus untuk dirinya sendiri. Ini kan brengsek banget, dan itu memang tidak fair,” ujarnya.

Menurut Pangi, keputusan Prabowo untuk menghentikan sistem bonus di BUMN yang merugi adalah langkah efisiensi yang layak diapresiasi. Ia menyebut, selama ini kinerja BUMN sering dinilai lamban, birokratis, dan tidak memiliki daya saing setara dengan sektor swasta.

“Bekerja di BUMN seringkali penuh formalitas. Rapat bisa berjam-jam, tanpa keputusan. Kalau di swasta, rapat 30 menit langsung eksekusi. Tradisi kerja seperti ini harus dievaluasi,” katanya.

Pangi juga menyoroti pernyataan Prabowo terkait aset negara yang diduga disembunyikan dan nilainya mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Ia menilai pernyataan itu perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum agar aset-aset negara yang 'terpendam' bisa diselamatkan.

“Kalau benar aset negara mencapai 1 triliun dolar, itu harus diusut oleh kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Negara tidak boleh dibiarkan dirampok seperti ini,” tegasnya.

Pentingnya Profesional dan Integritas