Eksklusif: Prabowo Indonesia Berencana Mendapatkan Dana Hijau Senilai $65 Miliar dari Penjualan Kredit Karbon

VISI.NEWS | JAKARTA — Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan rencana ambisius untuk meluncurkan dana ekonomi hijau dengan target pengumpulan sebesar $65 miliar pada tahun 2028 melalui penjualan kredit karbon. Dana ini akan didukung oleh proyek-proyek pelestarian lingkungan seperti reboisasi dan penanaman bakau.

Menurut Ferry Latuhihin, penasihat kebijakan iklim untuk Prabowo, “Pengatur baru untuk peraturan emisi karbon akan dibentuk untuk mengawasi upaya mencapai target emisi Indonesia berdasarkan perjanjian Paris.” Latuhihin menambahkan bahwa pengatur tersebut akan mengelola dana hijau dan mengoperasikan proyek-proyek pengimbangan karbon, seperti pelestarian hutan dan penanaman kembali lahan gambut.

Latuhihin menjelaskan, "Kita perlu memanfaatkan keunggulan komparatif kita, yaitu alam." Skala dana yang diusulkan, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, diharapkan dapat membantu Indonesia, salah satu dari 10 penghasil emisi teratas dunia dan rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060.

Namun, rencana tersebut menghadapi tantangan signifikan. Christina Ng, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute, menilai bahwa "Ekosistem alam Indonesia yang luas menawarkan ruang lingkup untuk proyek-proyek pengimbangan karbon utama, tetapi targetnya sangat ambisius dari perspektif finansial dan operasional."

Prabowo, yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang, berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% selama masa jabatannya yang lima tahun, dibandingkan dengan 5% saat ini. Latuhihin juga menambahkan bahwa proyek-proyek ini akan menciptakan lapangan kerja yang signifikan dan membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah baru diharapkan akan menyediakan modal awal untuk proyek-proyek tersebut, yang kemudian diharapkan dapat tumbuh melalui penjualan kredit karbon baik di pasar domestik maupun internasional. Latuhihin menegaskan bahwa dana ini akan memungkinkan Indonesia menjalankan proyek-proyek hijau berskala besar tanpa membebani anggaran pemerintah.