Efisiensi Besar APBD Jabar: Fokus ke Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan

VISI.NEWS | BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah besar dalam efisiensi anggaran APBD 2025. Sebanyak Rp 5,1 triliun berhasil dirampingkan dan kini dialokasikan langsung untuk hal-hal yang menyentuh kebutuhan warga. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa sebagian besar dana efisiensi ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi senilai Rp 3,6 triliun. Ada juga alokasi untuk pendidikan sebesar Rp 1,3 triliun, layanan kesehatan Rp 122,9 miliar, cadangan pangan Rp 46,1 miliar, serta kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 35,5 miliar. "Kami melakukan efisiensi sangat signifikan mencapai Rp 5,1 triliun dan prosesnya langsung dipimpin Pak Gunernur. Hasilnya direalokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat sesuai visi dan misi Kepala Daerah, serta sejalan dengan program prioritas nasional," ujar Herman, Sabtu (19/4/2025). Ia memastikan bahwa seluruh proses efisiensi dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk untuk program pariwisata dan kebudayaan seperti penataan tempat wisata, seni pertunjukan, hingga penerbitan buku budaya berbasis riset ilmiah. Salah satu inovasi yang digagas adalah kegiatan 'Nganjang Ka Warga', sebuah safari pembangunan yang bukan sekadar kunjungan pejabat, tapi menghadirkan layanan publik gratis dan hiburan seni budaya di malam harinya. Sudah dua wilayah disambangi yaitu Sumur Bandung dan Dayeuhkolot, dan sambutan warga sangat positif. "Ini kegiatan terobosan untuk memberikan layanan gratis jemput bola kepada masyarakat dan malam harinya sosialisasi program pembangunan melalui hiburan seni pertunjukan. Ada tuntutanannya dan ada juga tontonannya. Lazimnya seni Sunda, menghibur dan bermakna," tambahnya. Efisiensi juga menyasar perjalanan dinas yang dipangkas lebih dari 50%, yaitu sebesar Rp 390 miliar. Proses pergeseran APBD dilakukan sesuai prosedur, termasuk dua kali konsultasi dengan Kemendagri dan laporan resmi ke DPRD. Bahkan, hasilnya bisa diakses publik secara terbuka di situs JDIH Pemprov Jabar. "Kami sangat transparan, bahkan proses pembahasannya diupload oleh Pak Gubernur di kanal media sosial beliau," pungkas Herman. @ffr