Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi Minta Pemda Jabar Tetap Gelar Rapat di Kantor

VISI.NEWS | BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan bahwa pemerintah provinsi tetap tidak akan menggelar rapat atau kegiatan pemerintahan di hotel maupun restoran, meskipun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberi izin resmi bagi pemerintah daerah untuk melakukannya. Dalam pernyataan resminya, Dedi menegaskan bahwa kantor pemerintahan yang ada di seluruh daerah dinilai sudah memadai untuk menunjang kegiatan rapat dan koordinasi antarpejabat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk tetap mengoptimalkan fasilitas gedung milik pemerintah. "Karena kantor yang ada sudah cukup untuk kita rapat, toh seluruh keputusan bukan hanya diambil di rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing selesai," kata Dedi, Kamis (12/6/2025). Gubernur menegaskan, efisiensi anggaran menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Ia menilai bahwa dana pemerintah daerah sebaiknya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat, yang menurutnya masih banyak yang belum terpenuhi. "Utang BPJS kita masih Rp 300 miliar lebih, infrastruktur belum selesai semua, anak-anak harus sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun, seluruh kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien," ujar Dedi. Ia menyatakan, penghematan di sektor yang dianggap tidak mendesak akan memberi ruang fiskal untuk pembangunan yang lebih dibutuhkan masyarakat. Dengan tegas, Dedi menginstruksikan agar jajaran pemerintahan tetap menjalankan kegiatan administratif di fasilitas yang dimiliki, dan tidak kembali pada pola lama yang mengalokasikan anggaran untuk rapat di tempat komersial. "Jadi saya sebagai Gubernur Jabar meminta ke seluruh bupati dan wali kota, kita tetap menjalankan pemerintahan dengan fasilitas gedung kantor yang kita miliki," pungkasnya. @ffr