Dunia Tak Stabil, Prabowo Minta Pemda Kencangkan Sabuk dan Kurangi Kebocoran Anggaran

VISI.NEWS | JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat mewaspadai tantangan global yang tidak menentu sehingga harus berhati-hati dan menghemat anggaran belanja.

Hal ini dikatakan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

"Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu. Kita harus ikat sabuk-sabuk kita, kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran," kata Prabowo, Selasa (10/12/2024).

Kepala Negara menekankan, belanja negara harus dilakukan dengan meningkatkan efisiensi maupun penghematan di semua bidang.

Ia pun menyatakan, pemerintahannya bertekad untuk memerangi kebocoran anggaran di semua lini.

"Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Dan saya mohon semua unsur, terutama pada pimpinan daerah, ikut bersama dalam pemerintah pusat demi kepentingan rakyat," ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak tidak menganggap perdamaian dan stabilitas sebagai hal yang biasa.

Presiden mengingatkan, dalam kondisi bangsa saat ini, kawasan yang stabil dan damai merupakan hal yang tidak biasa.

Menurut dia, ada banyak negara yang lebih kaya, lebih maju, dan lebih menguasai teknologi dibanding Indonesia justru berada dalam kondisi tidak stabil.

"Bahkan negara-negara yang kita anggap lebih maju dari kita diwarnai upaya darurat militer dan ketegangan-ketegangan lain. Bahkan kita harus waspada bahwa setiap saat bisa muncul kondisi yang lebih parah dari kondisi sekarang," katanya.

Oleh karena itu, APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan kehati-hatian.

Pendapatan negara dalam APBN 2025 dipatok sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang terdiri dari pajak Rp 2.189,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 301,6 triliun, dan PNBP Rp 513,6 triliun.

Sementara itu, defisit anggaran dipatok sebesar Rp 616,2 triliun pada 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun alokasi Transfer ke Daerah (TKD) jumlahnya mencapai Rp 919,87 triliun.

"Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudensial, hati-hati, dan terencana dengan baik," katanya. @desi