DPRD Jateng Soroti Risiko Hilangnya Hak Afirmasi SPMB

Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak sosial langsung berupa peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat rentan.

“Kalau serius bicara keadilan pendidikan, maka sistemnya harus memberi waktu dan ruang bagi mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya.

Isu ini sekaligus membuka kembali diskusi publik mengenai efektivitas implementasi kebijakan afirmasi dalam SPMB. Di satu sisi, sistem sudah menyediakan kuota khusus bagi kelompok prioritas, namun di sisi lain masih terdapat tantangan dalam memastikan kuota tersebut benar benar terisi oleh sasaran yang tepat.

Dengan sorotan ini, publik kembali diingatkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari ketersediaan kuota, tetapi juga dari sejauh mana sistem mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara adil dan efektif. @desi