DPRD Bandung Dorong Penguatan Mitigasi Bencana di Puncak Musim Hujan

VISI.NEWS | BANDUNG - Memasuki puncak musim hujan, Kota Bandung menghadapi risiko bencana yang semakin meningkat. Menyikapi hal ini, DPRD Kota Bandung meminta Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan efektivitas mitigasi bencana. Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang tepat guna dalam upaya penanggulangan bencana. Ia juga menyoroti perlunya koordinasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas terkait untuk memastikan langkah mitigasi berjalan optimal. “Artinya, ini tidak akan terjadi kekurangan atau kelebihan anggaran, sehingga bisa dihitung secara tepat guna,” ujar Andri, Rabu (5/3/2025). Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah belum adanya masterplan sistem drainase yang komprehensif. “Kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat harus terus terjalin. Kami selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Jika ada keluhan dari warga atau komunitas terkait kondisi di lapangan, kami segera menindaklanjuti dengan Diskar PB serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM),” tambahnya. Andri mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kota Bandung masih belum memiliki perencanaan menyeluruh terkait pengelolaan aliran air, dari selokan kecil hingga sungai besar. “Hingga hari ini, kita belum memiliki perencanaan menyeluruh terkait aliran air dari selokan kecil hingga ke sungai besar. Ini harus segera diselesaikan,” ucap Andri. DPRD juga mendukung percepatan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, yang diharapkan dapat mulai beroperasi pertengahan tahun ini. Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Diskar PB, Dian Rudianto, mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga awal Maret 2025, telah terjadi sembilan kejadian banjir di berbagai wilayah, seperti Komplek Adipura, Rancasari, Andir, dan Derwati. Menurutnya, tingginya intensitas hujan menyebabkan kolam retensi di beberapa lokasi tidak mampu menampung air, sehingga banjir menjadi tak terhindarkan. “Intensitas hujan yang tinggi membuat kolam retensi di beberapa lokasi tidak mampu menampung air,” jelas Dian. Untuk mengatasi hal ini, Diskar PB terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BMKG dan relawan kebencanaan, guna memastikan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Selain itu, Diskar PB bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga telah menjalankan program 'Mapag Hujan,' yang mencakup pembersihan saluran air, sungai, serta penanaman pohon di daerah hulu sebagai langkah pencegahan. “Kami bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga menjalankan program Mapag Hujan dengan membersihkan saluran air, sungai, serta melakukan penanaman pohon di hulu. Ini bagian dari langkah preventif agar dampak bencana bisa diminimalkan,” kata dia. Meskipun Kota Bandung belum memiliki BPBD, Dian menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana tetap berjalan melalui koordinasi lintas dinas. Namun, ia menambahkan bahwa dengan terbentuknya BPBD, koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana dapat lebih terstruktur dan efektif. @ffr