DPR Sepakati Muhammad Herindra Sebagai Kepala BIN

VISI.NEWS | JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/10/2024). Dalam pernyataannya, Puan mengungkapkan bahwa hasil dari uji kelayakan tersebut menyepakati Muhammad Herindra sebagai calon Kepala BIN.

"Ya alhamdulillah kami baru saja Pimpinan DPR bersama dengan tim perwakilan dari semua fraksi, delapan fraksi yang ada di DPR, melakukan pertimbangan terkait calon Kepala BIN atas nama Bapak Muhammad Herindra," kata Puan. Hal ini menunjukkan dukungan luas dari berbagai fraksi di DPR untuk Herindra.

Dia melanjutkan bahwa Herindra akan dilantik oleh Prabowo Subianto setelah resmi menjadi Presiden. "Hasil dari tim pertimbangan menyatakan Bapak Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN yang dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya," ujarnya.

DPR juga merencanakan rapat paripurna untuk membahas calon Kepala BIN pada Kamis (17/10). Puan menjelaskan bahwa setelah paripurna, DPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden untuk menindaklanjuti keputusan ini.

"Kemudian, insyaallah paripurna untuk menyatakan kesiapan calon Kepala BIN yang akan datang ini akan kita lakukan besok," tambahnya. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah administratif untuk pelantikan Herindra sedang berjalan.

Dalam kesempatan tersebut, Puan berharap Kepala BIN yang baru dapat menjaga stabilitas negara. "Saya berharap Kepala BIN dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," tuturnya.

Puan menekankan pentingnya netralitas dalam pelaksanaan tugas BIN, baik dalam menjaga stabilitas dalam negeri maupun menjaga kepentingan negara di luar negeri. "BIN harus bekerja secara netral dan menjaga tupoksinya dengan baik," tegasnya.

Sementara itu, Muhammad Herindra menyatakan komitmennya untuk berkolaborasi dengan semua stakeholder demi menjaga keutuhan NKRI. "Intinya kita harus kolaborasi dari semua stakeholder, kita tetap harus menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia," ujarnya.

@uli