Didik Rachbini: Relawan di Kabinet Bisa Rusak Demokrasi

VISI.NEWS | JAKARTA - Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini, mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk menolak tawaran relawan politik masuk ke dalam struktur pemerintahan. Ia menilai, keberadaan relawan dalam birokrasi berpotensi merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Menurut Didik, fenomena relawan yang bergerak dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju pemerintahan Prabowo sebaiknya diwaspadai. “Jika ini terjadi, maka pemerintahan Prabowo akan tertular dan terjangkiti hama demokrasi Projo. Ini akan berat bagi masa depan demokrasi kita," ujarnya, Minggu (10/8/2025). "Karena itu, pemerintahan Prabowo sebaiknya tidak menerima tawaran projo untuk bergabung ke dalam pemerintahan karena akan menjadi penyakit demokrasi,” sambungnya. Ia menegaskan, relawan sejatinya adalah alat mobilisasi dukungan saat kampanye, bukan entitas permanen yang memiliki posisi formal dalam tata kelola negara. Jika dipelihara di lingkar pemerintahan, relawan akan menjadi kekuatan ekstra legal yang beroperasi di balik layar dan menggerogoti sistem. “Demokrasi di negeri ini akan lebih sehat jika terhindar dari bayang-bayang ekstra legal ini, yang dalam pengalaman kita menghantui pemerintahan yang konstitusional,” tegasnya. Didik juga menyarankan Projo, salah satu jaringan relawan terbesar, untuk mendirikan partai politik resmi jika ingin berperan dalam pemerintahan. “Karena jaringannya sudah luas, Projo sebaiknya mendukung demokrasi dengan menjadikan dirinya sebagai partai yang formal, legal dan diakui oleh konstitusi, Projo jangan menjadi alap-alap dan hama demokrasi yang hidup di bawah karpet dan terus menggerogoti demokrasi,” tutupnya. @givary