Di Tengah Konflik Timur Tengah, Himpuh Desak Pemerintah Tak Sekadar Imbauan: “Jemaah Butuh Kepastian”

VISI.NEWS | JAKARTA – Penundaan keberangkatan jemaah umrah akibat eskalasi konflik di Timur Tengah berbuntut pada desakan kepada pemerintah untuk tidak berhenti pada imbauan semata. Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) meminta dispensasi serta langkah mitigasi konkret agar ratusan jemaah dan penyelenggara tidak menanggung kerugian berlarut.

Ketua Umum Himpuh, Firman Taufik, mengatakan situasi saat ini tidak sederhana. Sejumlah negara di kawasan Timur Tengah dilaporkan menutup jalur udara menyusul memanasnya konflik, sehingga berdampak langsung pada mobilitas jemaah. Akibatnya, ada jemaah yang tertahan di Arab Saudi, di Indonesia, maupun di negara transit.

“Kalau cuma imbauan tanpa solusi, rasanya kurang pas dengan marwah kementerian yang seharusnya selalu hadir untuk jemaah,” ujar Firman saat dihubungi, Senin (2/3).

Menurutnya, yang paling berat justru dirasakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) untuk jemaah yang belum berangkat. Seluruh kebutuhan di Arab Saudi sudah dipersiapkan jauh hari, mulai dari hotel, transportasi, hingga logistik pendukung ibadah. Dalam kondisi normal, seluruh pembayaran telah dilakukan di muka sesuai kontrak kerja sama dengan mitra di Tanah Suci.

“Mereka sudah melakukan pembayaran kepada pihak penyelenggara. Baik itu hotel, tiket dan sebagainya. Itu posisinya akan jadi seperti apa, itu juga harus dijelaskan kepada pemerintah,” kata Firman.

Ia menegaskan, Himpuh mendukung langkah pemerintah untuk menunda sementara keberangkatan demi keselamatan, namun kebijakan tersebut harus diiringi skema perlindungan bagi jemaah dan penyelenggara.

Di sisi lain, pemerintah melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan imbauan penundaan merupakan langkah kehati-hatian di tengah situasi keamanan yang belum stabil akibat konflik Israel–Iran.

“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujarnya di Jakarta, Minggu (1/3).

Imbauan tersebut dipahami sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga. Namun di lapangan, keputusan ini memunculkan pertanyaan baru: bagaimana nasib dana jemaah yang sudah dibayarkan, bagaimana renegosiasi dengan maskapai dan hotel, serta siapa yang menanggung potensi kerugian akibat pembatalan atau penjadwalan ulang.

Himpuh berharap pemerintah segera membuka ruang koordinasi dengan asosiasi dan pelaku industri umrah guna merumuskan solusi komprehensif. Bagi mereka, isu ini bukan sekadar soal jadwal keberangkatan, tetapi menyangkut kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keberlangsungan usaha penyelenggara.

Di tengah ketidakpastian geopolitik, jemaah kini menunggu lebih dari sekadar imbauan. Mereka menanti kejelasan—kapan bisa berangkat, bagaimana status dana yang telah dibayarkan, dan sejauh mana negara hadir memastikan ibadah tetap aman tanpa menimbulkan beban baru. @kanaya