Di Pemkab Bandung, BPKP Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa

"Hal ini tentu memberi waktu yang lebih panjang bagi kepala desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan di desanya dengan lebih menyeluruh dan berkelanjutan," imbuhnya.

Namun, kata Dikky, masa jabatan yang lebih panjang ini harus diiringi dengan peningkatan kompetensi, integritas, dan komitmen dalam mengelola keuangan desa.

Ia mengatakan, akuntabilitas dan transparansi menjadi elemen penting dalam memasukkan bahwa dana desa digunakan dengan tepat, efisien, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Saya yakin melalui workshop ini, para kepala desa akan mendapatkan pembekalan yang sangat penting terkait tata kelola keuangan yang baik, serta praktik-praktik terbaik dalam melaksanakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.

Dikky mengatakan bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan nasional. Melalui pengelolaan keuangan desa yang baik, katanya, dapat mempercepat transformasi ekonomi yang lebih merata, adil, dan berkelanjutan.

"Desa yang dikelola dengan baik akan mampu menciptakan peluang ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya "Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, terutama kepala desa dan perangkat desa, untuk selalu berpegang teguh pada prinsip good governance dan akuntabilitas dalam setiap langkah pembangunan," tuturnya.

Pjs. Bupati Bandung berharap workshop ini dapat menjadi ruang evaluasi yang jujur dan terbuka, sehingga bisa bersama-sama melihat apa yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu diperbaiki.

Menurutnya, Pemkab Bandung berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan yang transparan serta efektif.